Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memberikan tanggapan terkait pemanggilan sejumlah pimpinan perusahaan kelapa sawit Indonesia oleh Pemerintah Singapura. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangani oleh otoritas negara tetangga.
Tanggapan Positif dan Komitmen Investasi Singapura
Menurut Rosan, langkah yang diambil oleh otoritas Singapura merupakan hal yang positif agar penanganan isu karhutla dapat diselesaikan dengan baik. Hal tersebut disampaikannya ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Berkenaan dengan nasib investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura di tengah hubungan kedua negara yang menghangat, Rosan menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Dalam kesempatan itu, Balakrishnan menegaskan bahwa komitmen investasi dari negaranya ke Indonesia tetap terbuka lebar.
Ia menegaskan kembali bahwa Indonesia dan Singapura justru bersiap untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi dan investasi. Selain itu, Rosan menyatakan pihaknya sangat terbuka dalam menerima masukan dan umpan balik dari Singapura demi mempererat kolaborasi antar kedua negara.
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan kepentingan kedua negara dapat terakomodasi secara adil dan tumbuh bersama ke depan. Rosan menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan masukan apa saja yang dapat dikolaborasikan bersama agar kepentingan Indonesia dan negara tetangga bisa berjalan selaras.
Pertemuan Delapan Pimpinan Perusahaan Sawit
Sebanyak delapan pimpinan perusahaan kelapa sawit Indonesia diketahui telah menghadiri pertemuan dengan Pemerintah Singapura pada Rabu (28/10). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dari Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, hingga Sinar Mas Group.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan perusahaan bertemu langsung dengan Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu. Shanmugam menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk menjalani penilaian independen secara menyeluruh yang menyasar kegiatan operasional, hubungan korporasi, hingga rantai pasok mereka.
Proses investigasi ini akan dijalankan oleh panel penilai dan firma hukum independen di bawah arahan Badan Lingkungan Nasional (NEA) Singapura, di mana seluruh biaya operasional panel dibebankan langsung kepada perusahaan yang sedang dinilai. Shanmugam menyatakan kepada para perwakilan bahwa salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk tim yang terdiri atas perusahaan investigasi dan firma hukum dari panel yang ditetapkan sesuai arahan NEA.
Lebih lanjut, Shanmugam mengungkapkan bahwa proses penilaian independen ini akan sangat membantu perusahaan dengan rantai pasok bersih untuk membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pembakaran lahan. Ia juga menekankan kepada para perwakilan bahwa tujuan dari proses tersebut bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menetapkan kesalahan demi kepentingan publik atau politik.
