Daftar Isi
Puluhan ribu pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri atau Department of Homeland Security (DHS) Amerika Serikat menjadi korban peretasan yang membocorkan informasi pribadi serta data sensitif mereka. Menurut laporan situs transparansi Distributed Denial of Secrets, insiden ini berdampak pada lebih dari 40.000 personel instansi tersebut.
Data Sensitif dan Operasi Rahasia Ikut Tersebar
Informasi yang bocor ke publik mencakup identitas pribadi, alamat email, nomor telepon, hingga rincian jabatan para pegawai DHS. Kejadian ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena turut menyeret personel yang bertugas dalam unit-unit strategis seperti operasi khusus, agen penyamaran, intelijen manusia, serta forensik komputer.
Dampak dari kebocoran ini dinilai meluas tidak hanya pada pelanggaran privasi semata, tetapi juga mengancam keselamatan para petugas yang sedang menjalankan tugas di lapangan. Sejumlah lembaga penting di bawah DHS yang terdampak meliputi Immigration and Customs Enforcement (ICE), Customs and Border Protection (CBP), serta Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
Pihak DHS memberikan konfirmasi terkait adanya potensi kebocoran data tersebut dan menyatakan sedang berupaya menangani situasi ini. Manajemen DHS menyampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip dari Reuters bahwa mereka mengetahui potensi kebocoran ini dan aktif bekerja untuk mengatasinya dengan cepat serta efektif.
Rangkaian Serangan Siber di Lembaga AS
Aksi peretasan ini didalangi oleh kelompok yang menamakan diri Department of Peace, yang dikenal sebagai kelompok peretas dengan motif politik atau hacktivist. Kejadian ini menambah panjang daftar serangan siber yang menghantam institusi pemerintah Amerika Serikat dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Pada bulan September sebelumnya, kelompok peretas ShinyHunters menyatakan berhasil meretas data sensitif milik Federal Bureau of Investigation (FBI) yang mencakup rekam medis ribuan pegawai. Tidak lama berselang, Departemen Pertahanan AS atau Pentagon juga menghadapi gugatan class action akibat kebocoran data yang berdampak pada jutaan personel militer aktif serta veteran.
Dalam kasus DHS, kelompok peretas diduga mendapatkan puluhan ribu data tersebut dengan mengincar sistem layanan single sign-on milik perusahaan keamanan siber Okta yang dipakai oleh departemen tersebut. Meskipun demikian, Okta membantah sistem internal mereka terlibat dalam insiden itu dan memastikan bahwa sistem mereka tetap aman.
Verifikasi Kebocoran dan Akses Publik
Selain identitas pegawai, insiden ini juga membongkar struktur organisasi internal DHS beserta rincian program dan operasi rahasia yang sebelumnya tertutup dari publik. Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama seorang peretas bernama maia arson crimew, bahkan menyediakan perangkat pencarian terbuka agar publik dan jurnalis dapat menelusuri data yang bocor.
Kelompok peretas Department of Peace menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa tindakan mereka dilakukan sebagai bentuk pembalasan karena masing-masing pihak tersebut memiliki data mereka. Di sisi lain, kantor berita Reuters telah melakukan investigasi dengan mencocokkan sampel identitas enam pegawai DHS melalui biro kredit dan intelijen dark web milik District 4 Labs guna memverifikasi keaslian data yang beredar.
