Warga Hazle Township di Pennsylvania, Amerika Serikat, kompak menolak tawaran uang tunai sebesar US$10.000 atau sekitar Rp154 juta per rumah tangga agar menyetujui pembangunan fasilitas data center raksasa di wilayah mereka. Proyek yang dinamai Project Hazelnut tersebut dikembangkan oleh NorthPoint Development dengan rencana cakupan area mencapai lebih dari 1.300 hektare.
Komitmen Pengembang dan Penolakan Warga
Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, pihak pengembang telah menyiapkan sejumlah komitmen besar demi memuluskan rencana pembangunan tersebut. Komitmen itu mencakup insentif tunai Rp154 juta per rumah tangga, dana komunitas sebesar Rp231 miliar untuk pendidikan serta fasilitas umum, pembukaan lebih dari 2.000 lapangan kerja, hingga janji mempertahankan kawasan hutan seluas 1.100 hektare. Walau hampir 17 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan, tawaran tersebut tetap mendapat penolakan karena dianggap sebagai bentuk suap.
Seorang pemilik usaha kecil sekaligus warga setempat, Ed Negra, menyatakan bahwa dana yang ditawarkan tidak sebanding dengan dampak buruk yang harus ditanggung masyarakat. “Uang itu setetes air di lautan dibanding kerugian yang akan kita tanggung,” ujar Ed Negra, seperti diberitakan CNBC Indonesia. “Nilai properti kita akan jatuh drastis. Jika ini bukan suap, saya tidak tahu apa namanya lagi.” Warga lain bernama Brian Malloy turut menegaskan sikap serupa dengan mengatakan, “Kami tidak menjual lingkungan tempat tinggal kami.”
Dampak Lingkungan dan Ancaman bagi Investor
Penolakan ini didasari kekhawatiran nyata setelah melihat pengalaman di kota kecil terdekat, Archbald, di mana rencana enam kampus data center memicu kemarahan publik akibat menempati hingga 14 persen wilayah kota, menguras pasokan listrik, mendongkrak tarif energi, serta menimbulkan kebisingan siang dan malam. Dewan kota yang sebelumnya meloloskan rencana tersebut bahkan berhasil digulingkan oleh warga. Warga Hazle Township khawatir kebutuhan listrik yang masif akan menaikkan tarif bagi masyarakat umum, mesin pendingin yang beroperasi sepanjang hari menghasilkan kebisingan konstan, penggunaan air pendingin mengancam pasokan warga, dan harga properti anjlok.
Situasi semakin memanas setelah proses persetujuan proyek ini dipercepat melalui program jalur cepat oleh Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro sehingga izin bisa diselesaikan dalam waktu lebih singkat. Menurut laporan Reuters yang dikutip CNBC Indonesia, gelombang penolakan warga di berbagai lokasi kini menjadi ancaman nyata bagi industri teknologi, di mana pada kuartal pertama 2026 tercatat 75 proyek data center menghadapi penolakan terorganisir dengan total nilai investasi terancam mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun.
Para investor kini mulai menyadari bahwa pembangunan infrastruktur kecerdasan buatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan listrik dan kabel, melainkan juga izin dari masyarakat sekitar yang membuktikan bahwa uang tidak selalu mampu membeli segalanya.
