Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini harga beras di pasaran akan mengalami penurunan setelah aparat penegak hukum menangkap pelaku dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjadi beras premium. Praktik kecurangan tersebut dinilai membuat beras yang seharusnya dipasarkan dengan harga terjangkau justru dijual dengan tarif yang jauh lebih tinggi.
Sidang Dadakan di Pasar Induk Beras Cipinang
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Amran menyampaikan keyakinan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pasar beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/10). Meskipun menjanjikan penurunan harga, ia belum merinci besaran penurunan maupun waktu pasti realisasinya di lapangan.
Menurut Amran, beras SPHP memperoleh subsidi pemerintah sekitar Rp6.000 per kilogram. Beras tersebut seharusnya dipasarkan seharga Rp12.000 hingga Rp12.500 per kilogram, namun diduga dijual hingga mencapai Rp17.000 per kilogram setelah dikemas ulang sebagai beras premium.
Dugaan Jaringan Sindikat dan Sanksi Tegas
Kasus temuan di Cipinang tersebut diduga berkaitan dengan jaringan pengoplosan di lokasi lain, sehingga Amran meminta aparat untuk mengusut kemungkinan adanya sindikat yang beroperasi lintas daerah. Praktik penyalahgunaan ini dinilai merugikan sekitar 115 juta petani padi serta 286 juta penduduk Indonesia yang bergantung pada rantai pasok pangan.
Amran turut menyoroti besarnya dukungan anggaran sektor pangan dengan subsidi pemerintah pada tahun 2026 yang mencapai Rp160 triliun, meningkat dari Rp144 triliun pada tahun 2025. Bantuan tersebut meliputi subsidi produksi seperti pupuk dan traktor, serta subsidi beras SPHP melalui Perum Bulog.
Selain meminta penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku, Amran menegaskan akan memecat pegawai kementeriannya dan merekomendasikan proses hukum jika terbukti terlibat dalam jaringan pengoplosan beras subsidi tersebut. Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa stok beras pemerintah saat ini berada di angka 4,5 juta ton yang melebihi kapasitas gudang sebesar 3 juta ton, sehingga pemerintah perlu menyewa gudang tambahan.
