Pemerintah resmi menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp 6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen di gudang Perum Bulog. Sementara itu, harga pembelian jagung dengan kadar air 18 sampai 20 persen di tingkat petani ditetapkan Rp 5.500 per kilogram.
Aturan dan Ketentuan Harga Jagung Nasional
Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 10 November 2026. Aturan ini merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga menetapkan harga acuan jagung di tingkat peternak dipatok Rp 5.800 per kilogram untuk kadar air 15 persen.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan menjelaskan bahwa penetapan HPP ini merupakan wujud komitmen negara dalam menjaga keseimbangan harga jagung nasional. Kebijakan tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan kepada petani yang diimbangi dengan jaminan harga pakan terjangkau bagi para peternak.
Hermawan menuturkan, HPP berfungsi sebagai jaring pengaman atau harga dasar bagi petani, bukan sebagai batas atas. Apabila kondisi pasar sedang baik dan petani mampu menjual di atas HPP, hal tersebut diperbolehkan dan tidak melanggar aturan karena regulasi tidak membatasi harga jual maksimal di tingkat petani.
“HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan. Yang tidak boleh adalah membeli jagung petani di bawah HPP, atau menjual kepada konsumen dan peternak melebihi harga acuan, HAP, maupun HET yang ditetapkan,” tegas Hermawan dalam keterangan tertulis, seperti dilaporkan detikcom pada Minggu (15/11/2026).
Penugasan Bulog dan Sanksi Bagi Pelanggar
Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap jagung di tingkat petani sesuai HPP saat harga mengalami penurunan. Kewajiban penyerapan ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang menargetkan Bulog menyerap paling sedikit 1 juta ton jagung dalam negeri sepanjang 2026 untuk Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan tersebut nantinya disalurkan kepada para peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan, yang pada Oktober 2026 telah mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton. Seluruh pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan HPP, HAP, HET, serta harga dalam program SPHP.
Pemerintah menyiapkan sanksi administratif dari Kepala Bapanas, gubernur, hingga bupati atau wali kota bagi pelaku usaha yang melanggar. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.
Dalam hal pengawasan, pemerintah turut melibatkan jajaran kepolisian dan TNI, mulai dari Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim. Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas akan melaporkannya kepada penyidik dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 1,5 miliar.
