Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan mengenai langkah BP Global Investments Limited yang memutus keterlibatannya dalam bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Pemerintah memandang pelepasan aset ritel tersebut sebagai bagian dari penyesuaian strategi komersial perusahaan.
Keputusan Bisnis dan Fokus Hulu
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa penarikan diri BP dari sektor hilir merupakan hal lumrah dalam dunia usaha. Langkah ini dinilai serupa dengan strategi yang sebelumnya diambil oleh Shell.
Saat ditemui di Gedung DPD, Jakarta, Senin (9/11), Laode menjelaskan bahwa BP memilih melepaskan unit usaha hilirnya karena ingin menyoroti lini bisnis hulu migas yang menjadi kekuatan utamanya. Sebagaimana dilaporkan detikfinance, ia menampik anggapan bahwa hengkangnya dua raksasa migas tersebut dipicu oleh iklim investasi hilir yang kurang ramah. Menurutnya, perubahan dinamika global mendorong berbagai korporasi untuk merestrukturisasi operasional agar lebih efisien dan terarah.
“Ini BP kan sedang eksplorasi juga di Papua dia fokus hulu aja dulu, hilir kecil udah dilepas aja,” ujar Laode.
Detail Transaksi Saham BP dan AKR Group
Sebelumnya, BP Global Investments Limited resmi mengakhiri kepemilikan sahamnya pada PT Aneka Petindo Raya (APR), yang merupakan perusahaan patungan bersama PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). Seluruh porsi kepemilikan saham sebesar 49,9 persen atau setara 11.444.565 lembar saham dilepas pada 6 November 2026.
Pembelian saham tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua anak usaha AKRA, yaitu PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Nilai transaksi pengambilalihan ini mencapai US$14,22 juta atau setara Rp255,96 miliar dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (9/11), rampungnya transaksi ini membuat penguasaan Grup AKR atas APR genap menjadi 100 persen dari posisi awal 50,1 persen. AKRIDA kini memegang 22.934.999 saham, sementara ADH menguasai satu saham.
Manajemen AKR menyampaikan bahwa langkah divestasi oleh BP bertujuan untuk menyederhanakan portofolio bisnisnya secara global. Pihak AKR juga memastikan bahwa perubahan struktur kepemilikan ini tidak menimbulkan dampak negatif material terhadap kinerja keuangan, operasional, maupun kelangsungan usaha perseroan, serta telah memenuhi ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
