Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mencakup aturan penting mulai dari upah minimum, pemutusan hubungan kerja, pesangon, hingga hak cuti pekerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta membangun hubungan kerja yang adil bagi seluruh pihak terkait, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Aturan Cuti Pekerja
Berdasarkan Pasal 118 ayat (1), pemberi kerja wajib memberikan hak waktu istirahat dan cuti yang dibayar penuh. Pekerja berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah mengabdi secara terus-menerus selama 12 bulan, merujuk pada Pasal 118 ayat (5). Pelaksanaan cuti bersama dari pemerintah juga dipastikan tidak akan memotong hak cuti tahunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (6).
Bagi pekerja perempuan, Pasal 121 ayat (2) huruf a menjamin hak cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus dengan menyertakan surat keterangan dokter. Sementara itu, pekerja laki-laki mendapatkan hak cuti mendampingi istri melahirkan selama dua hari, serta dapat diperpanjang maksimal tiga hari berikutnya sesuai kesepakatan lewat Pasal 124 ayat (1).
Kebijakan Pengupahan
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan untuk mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang pelaksanaannya wajib melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan pengupahan. Kebijakan ini mencakup pengaturan upah minimum, struktur dan skala upah proporsional, hingga perhitungan upah kerja lembur. Klasifikasi struktur upah minimum meliputi Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
Gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Apabila Gubernur juga menetapkan UMK di wilayahnya, besaran nilai UMK tersebut harus lebih tinggi dibandingkan dengan angka UMP.
Aturan Pekerja Kontrak dan PHK
Aturan batas waktu untuk pekerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kini diperketat berdasarkan Pasal 82 ayat (1) yang didasarkan atas batasan jangka waktu atau target selesainya suatu pekerjaan. Durasi PKWT dibatasi paling lama dua tahun dan hanya diizinkan untuk diperpanjang maksimal dua kali dengan durasi masing-masing paling lama satu tahun. Perusahaan harus memberitahukan rencana perpanjangan secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum masa kontrak berakhir.
Sementara itu, pemutusan hubungan kerja diamanatkan sebagai jalan paling akhir sehingga perusahaan wajib melakukan berbagai upaya pencegahan. Jika PHK tidak dapat dihindari, perusahaan diwajibkan membayar kompensasi berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Besaran uang pesangon dimulai dari satu bulan upah untuk masa kerja di bawah satu tahun hingga sembilan bulan upah untuk masa kerja delapan tahun atau lebih.
Uang Penghargaan Masa Kerja diberikan mulai dari dua bulan upah untuk masa kerja tiga hingga enam tahun, hingga maksimal 10 bulan upah untuk masa pengabdian 24 tahun atau lebih. Perusahaan juga wajib membayarkan Uang Penggantian Hak yang mencakup pencairan cuti tahunan yang belum diambil, penggantian biaya ongkos pulang pekerja dan keluarga ke tempat awal diterima bekerja, serta hak-hak lain yang telah ditetapkan sebelumnya.
