Sebuah rancangan regulasi pemungutan suara di California yang dipromosikan sebagai jalur cepat infrastruktur “esensial” dikhawatirkan menyimpan celah hukum bagi pengembang pusat data. Para penggiat lingkungan memperingatkan bahwa aturan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan publik.
Aturan Lingkungan dan Batas Waktu Baru
Proposisi 45 dirancang untuk memangkas jangka waktu evaluasi lingkungan yang diwajibkan oleh negara bagian bagi proyek-proyek yang memenuhi syarat. Berdasarkan laporan The Verge, aturan ini juga akan mempersulit warga yang ingin menggugat proyek-proyek tersebut melalui jalur hukum.
Para pendukung menyatakan bahwa pengesahan aturan ini dapat membantu mengatasi krisis perumahan di California serta memenuhi lonjakan permintaan listrik melalui proyek energi terbarukan baru. Namun, kelompok lingkungan hidup dan sejumlah ahli hukum memperingatkan bahwa pengembang pusat data yang mendukung inisiatif ini bisa lepas dari pengawasan apabila Proposisi 45 disahkan menjadi undang-undang.
Fernando Gaytan, pengacara senior di organisasi hukum lingkungan Earthjustice yang menentang Proposisi 45, menyatakan bahwa ada kekhawatiran pengembang pusat data akan memasukkan proyek mereka ke dalam definisi proyek esensial untuk memanfaatkan ulasan jalur cepat tersebut sehingga komunitas tersingkir dari percakapan.
Proposisi 45 berencana melonggarkan standar di bawah Undang-Undang Kualitas Lingkungan California (CEQA). CEQA selama ini mewajibkan lembaga negara melakukan tinjauan lingkungan serta bekerja sama dengan pengembang untuk membatasi dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, termasuk mengumpulkan masukan masyarakat sebelum memberikan izin.
Melalui aturan baru ini, batas waktu bagi lembaga untuk menyelesaikan laporan dampak lingkungan dipatok selama 365 hari, sementara sengketa hukum harus diselesaikan dalam 270 hari. Waktu komentar publik juga dipangkas menjadi hanya 45 hari, dan konsultasi diwajibkan hanya dengan suku pribumi Amerika yang diakui secara federal.
Selain itu, Proposisi 45 akan membalikkan proses mitigasi dengan membebankan tanggung jawab kepada pengembang untuk menyusun satu rencana alternatif bagi regulator. Aturan ini juga mencabut wewenang lembaga untuk berulang kali meminta informasi tambahan, sehingga regulator harus merinci semua kebutuhan informasi sejak awal permohonan.
Mahkamah juga tidak akan diizinkan untuk menghentikan suatu proyek secara keseluruhan meskipun terbukti lembaga pengatur gagal mematuhi CEQA dengan benar. Hakim hanya berwenang menjeda bagian-bagian tertentu dari proyek yang bermasalah alih-alih menghentikan konstruksi sepenuhnya, sebuah ketentuan yang dinilai sangat merugikan oleh Gaytan karena dampak buruk sulit dibatalkan setelah proyek berjalan.
Perdebatan Definisi Akses Internet Pita Lebar
Pusat data telah menjadi isu pemilu paruh waktu di seluruh Amerika Serikat dan memicu perdebatan dalam Proposisi 45. Inisiatif tersebut mencantumkan sembilan jenis proyek esensial yang memenuhi syarat untuk tinjauan yang dipermudah, termasuk perumahan, energi bersih, dan akses internet pita lebar.
Gaytan beserta sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa kategori akses internet pita lebar dapat mencakup pusat data. Definisi tersebut mencakup setiap proyek yang menyediakan layanan ritel pasar massal melalui kabel atau nirkabel dengan kemampuan mentransmisikan data ke dan dari semua titik akhir internet, termasuk kemampuan yang mendukung pengoperasian layanan komunikasi.
Profesor emeritus Fakultas Hukum UC Davis Richard Frank bersama pengacara Matthew McKerley menuliskan dalam kolom Daily Journal bahwa usulan pusat data yang memuat infrastruktur transmisi dapat masuk ke dalam definisi tersebut. Mereka juga mencatat bahwa perusahaan yang mengembangkan pusat data telah menggelontorkan ratusan ribu dolar untuk kampanye Proposisi 45, dan meskipun aturan itu mengecualikan energi nuklir atau layanan internet dial-up, pusat data tidak secara eksplisit dilarang.
Di sisi lain, para pendukung membantah anggapan tersebut. Pengacara sekaligus pelobi Kurt Oneto menuliskan di The National Law Review bahwa fakta pusat data berperan mendukung internet tidak menjadikannya proyek akses internet pita lebar esensial di bawah Proposisi 45, sementara kubu kampanye pendukung aturan tersebut tidak segera merespons permintaan komentar.
Proposisi 45 berhasil mendapat dukungan dari cabang NAACP California dan Hawaii, salah satu organisasi hak sipil yang vokal menentang pusat data di AS dan pernah menggugat xAI terkait polusi udara turbin gas di pusat data Colossus 2. Rick Callender selaku presiden konferensi menyatakan dalam rilis bahwa aturan ini bertujuan menciptakan proses yang lebih cerdas agar proyek selesai lebih cepat tanpa mengabaikan hak sipil dan perlindungan lingkungan.
Terlepas dari pengaruhnya terhadap pusat data, para penentang khawatir aturan ini akan melemahkan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh proyek-proyek tersebut. Menurut Gaytan, persoalan ini menyangkut partisipasi publik, demokrasi, serta transparansi bagi para tetangga yang tinggal di sekitar lokasi proyek.
