Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi mengingatkan risiko pengenalan kecerdasan buatan atau AI secara langsung kepada siswa sekolah dasar. Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut berpotensi memunculkan informasi keliru yang belum mampu diverifikasi oleh anak-anak.
Risiko Halusinasi AI pada Anak
Dedy mengatakan seperti dilaporkan CNN Indonesia, rencana memperkenalkan AI kepada siswa SD perlu ditinjau ulang. Ia menilai penggunaan aplikasi seperti ChatGPT, Copilot, dan Gemini tanpa pendampingan serta literasi yang memadai berisiko memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak.
“LLM cenderung mengalami halusinasi. Algoritma ini bisa menghasilkan berita dan informasi palsu. Siapa yang akan memverifikasinya? Dalam prinsip AI yang berpusat pada manusia, manusia harus memeriksa hasil yang dihasilkan AI. Namun, anak-anak belum memiliki bekal yang cukup untuk memverifikasi halusinasi dari AI,” kata Dedy dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10).
Ia menjelaskan pembahasan mengenai AI dalam pendidikan perlu dibedakan menjadi dua hal, yakni AI for education dan AI education yang memiliki tujuan berbeda. AI for education merujuk pada pemanfaatan AI untuk mendukung proses belajar, seperti membantu siswa penyandang disabilitas memahami materi serta penerapan sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa.
Menurut Dedy, pemanfaatan AI untuk pembelajaran personal dapat membantu mengatasi keterbatasan kapasitas dan keterampilan tenaga pengajar. Dengan bantuan teknologi, guru dapat lebih mudah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan setiap siswa.
“AI for education sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah AI education, yaitu mengajarkan AI kepada siswa,” ujarnya.
Perbandingan dengan Kebijakan di Jepang
Dedy menuturkan pemerintah Indonesia pada 2024 sempat memperkenalkan rencana memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum bagi generasi muda, termasuk siswa SD. Saat itu, ia meminta agar rencana tersebut ditinjau kembali sebelum AI diperkenalkan secara langsung kepada anak-anak.
Ia juga mengaitkan penggunaan AI dan paparan layar berlebihan dengan potensi dampak negatif terhadap generasi muda. Dedy menyebut adanya kekhawatiran mengenai penurunan kemampuan kognitif anak dan menyinggung istilah cognitive death dalam menjelaskan risiko tersebut.
Sebagai perbandingan, Dedy menceritakan pengalamannya mengunjungi Jepang setahun setelah inisiatif pengenalan AI di Indonesia. Berdasarkan pengamatannya, Jepang baru memperkenalkan AI kepada siswa tingkat sekolah menengah atas atau SMA, dengan panduan dan pendampingan guru.
Penggunaan AI di sekolah juga dibatasi melalui perangkat khusus yang disediakan sekolah menggunakan platform dengan akses terbatas sehingga siswa hanya dapat mengakses sejumlah kanal yang telah ditentukan. Jepang, menurut Dedy, juga memiliki kelas dan kurikulum khusus bagi siswa dengan kemampuan atau bakat istimewa di bidang AI.
“Secara umum, mereka melindungi anak-anak dari penggunaan AI. Namun, mereka juga memberikan kesempatan kepada anak-anak berbakat untuk mengembangkan keterampilannya melalui kelas dan kurikulum khusus,” tutur Dedy.
Di sisi lain, Dedy menilai penggunaan AI tetap harus menerapkan prinsip human-centered AI yang mengharuskan manusia tetap terlibat dalam setiap tahap pengembangan dan penggunaan AI. Menurut dia, AI tak boleh dibiarkan mengambil keputusan secara mandiri tanpa pengawasan manusia karena tanggung jawab atas kesalahan tetap berada pada manusia.
“Manusia harus tetap berada dalam setiap tahapan pengembangan dan penggunaan AI. Manusia harus memegang kendali penuh atas keputusan. Jika terjadi kesalahan, pihak yang bertanggung jawab adalah manusia,” tegas Dedy.
