Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat serangan siber semakin mudah dilakukan, lebih murah, dan mampu menjangkau sasaran dalam skala lebih besar. Ancaman ini kini mengincar berbagai sektor dan pekerja tanpa batasan, mulai dari rumah sakit, kantor pemerintahan daerah, hingga sektor perbankan.
Dampak AI pada Serangan Siber
Presiden Korea Institute of Information Security and Cryptology (KIISC) Howon Kim mengatakan pemanfaatan AI telah mengubah kemampuan para pelaku serangan siber. Menurut Howon, teknologi tersebut memungkinkan orang dengan kemampuan teknis terbatas untuk melancarkan serangan tanpa harus memiliki keahlian khusus, waktu lama, dan biaya besar.
Hal tersebut disampaikan Howon dalam workshop Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Jumat (30/10). Ia menyebut pemula kini dapat membuat email phishing meyakinkan dalam berbagai bahasa, meniru suara atau wajah seseorang dalam hitungan menit, mencari celah keamanan, hingga menulis kode serangan.
“Penyerang tidak membutuhkan sistem keamanan yang sangat canggih untuk menembus organisasi. Mereka hanya membutuhkan satu orang yang mengeklik tautan berbahaya. Karena itu, setiap sektor dan setiap pekerja kini berada di garis depan menghadapi ancaman siber,” ujar Howon.
Howon menilai kondisi tersebut tidak mengurangi kebutuhan terhadap tenaga ahli keamanan siber. Organisasi justru memerlukan lebih banyak profesional untuk memantau ancaman, bertukar informasi, serta merespons serangan, seperti peran lembaga keamanan nasional Korea Internet & Security Agency (KISA), tim tanggap darurat, dan Chief Information Security Officer (CISO).
Mengenai kondisi di Indonesia, Howon menyinggung kunjungannya ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) beberapa tahun lalu. Saat itu, BSSN melaporkan sekitar 3 miliar anomali trafik yang sebagian besar berkaitan dengan malware, sementara AI membuat pencarian celah keamanan kini dapat dilakukan secara otomatis dan berskala besar.
Tingkat Kerentanan Tiap Sektor
Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dedy Permadi menilai tingkat kerentanan setiap sektor berbeda berdasarkan kemampuan menerapkan sistem pengamanan. Sektor perbankan dinilai memiliki keamanan yang relatif kuat, tetapi tetap menjadi sasaran karena berkaitan dengan keuangan, sedangkan sektor publik cenderung tertinggal dalam perlindungan.
Guna memperkuat perlindungan, Howon memaparkan tiga praktik dari Korea Selatan. Pertama, perusahaan wajib memiliki pemimpin khusus keamanan informasi atau CISO yang dapat menjatuhkan sanksi dan pertanggungjawaban jika terjadi kebocoran serius.
Kedua, pelatihan keamanan informasi dan simulasi phishing perlu diberikan kepada seluruh karyawan, bukan hanya tim teknologi informasi. Ketiga, penyedia layanan daring berskala besar wajib mengantongi sertifikasi keamanan nasional Information Security Management System (ISMS) untuk menilai pengelolaan keamanan organisasi.
Howon juga mengingatkan pentingnya perlindungan data sebelum digunakan dalam AI, salah satunya melalui pemanfaatan data sintetis. Pendekatan data buatan yang menyerupai pola asli ini dapat mengurangi kebutuhan pembagian catatan pribadi guna melindungi privasi sekaligus membantu pengujian sistem terhadap skenario serangan siber.
