Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) mengumumkan akan menggelar pemungutan suara terkait aturan baru yang mengizinkan penjara tingkat negara bagian dan lokal menggunakan pengacak sinyal ponsel (*cellphone jammer*). Kebijakan ini dirancang untuk memblokir penggunaan ponsel ilegal oleh para narapidana guna mencegah mereka melanjutkan aktivitas kriminal dari dalam penjara.
Mekanisme Penggunaan dan Riwayat Aturan
Pemungutan suara yang dijadwalkan pada rapat terbuka lembaga tersebut pada 19 November mendatang bakal mempertimbangkan opsi bagi fasilitas pemasyarakatan daerah untuk menggunakan alat pengacak sinyal. Penerapan teknologi ini bersifat opsional dan tidak diwajibkan bagi setiap pengelola penjara.
Secara hukum di Amerika Serikat, penggunaan teknologi yang menginterferensi atau mengganggu sinyal komunikasi dilarang bagi pihak non-federal. Sebelumnya pada 2018, Biro Penjara Federal telah memulai uji coba teknik *micro-jamming* di penjara-penjara federal untuk memblokir ponsel tanpa izin. Keputusan FCC ini berpotensi membuka akses alat serupa bagi tingkat negara bagian dan lokal, sekaligus memberikan jalur formal bagi fasilitas federal dalam melakukan pengacakan sinyal.
Perubahan Sikap dan Syarat Keamanan
Langkah tersebut menjadi bentuk pembalikan kebijakan FCC, setelah sebelumnya lembaga itu bertahun-tahun menolak penggunaan pengacak sinyal di penjara. Penolakan terdahulu didasari kekhawatiran bahwa teknologi tersebut dapat mengganggu komunikasi darurat dan keselamatan publik, serta menimbulkan risiko keamanan baru jika perangkat pengacak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk mengantisipasi hal itu, FCC menetapkan standar ketat bagi fasilitas pemasyarakatan yang ingin menerapkan aturan ini. Pihak penjara wajib membuktikan bahwa sistem pengacak sinyal yang mereka gunakan tidak menimbulkan gangguan berbahaya di luar area geografis penjara yang telah ditentukan.
Langkah terbaru ini memperpanjang deretan perubahan pendekatan FCC terhadap fasilitas pemasyarakatan. Seperti dilaporkan Engadget, lembaga tersebut sebelumnya juga menyatakan akan menunda penerapan batas atas tarif panggilan telepon bagi narapidana pada Juli 2025.
