Sebanyak lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) menjadi korban peretasan data berskala besar. Informasi pribadi para pegawai tersebut dilaporkan telah bocor ke publik.
Situs transparansi Distributed Denial of Secrets mengungkapkan bahwa data yang terekspos mencakup identitas, nomor telepon, alamat email, hingga perincian jabatan. Data ini melibatkan agen-agen yang bertugas di unit penyamaran, operasi khusus, forensik komputer, serta intelijen manusia. Kebocoran ini berdampak pada instansi vital di bawah DHS, termasuk Penegakan Hukum Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), serta Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA).
Respons DHS dan Dugaan Kelompok Peretas
Manajemen DHS telah mengonfirmasi adanya insiden tersebut melalui pernyataan resmi. Pihak DHS menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya potensi kebocoran data dan sedang berupaya menangani situasi ini dengan cepat dan efektif, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters pada Kamis (29/10/2026).
Aksi pembobolan ini diklaim dilakukan oleh kelompok peretas yang menamakan diri Department of Peace. Kelompok tersebut diduga memperoleh data melalui peretasan sistem layanan single sign-on milik penyedia jasa keamanan siber, Okta, yang digunakan oleh DHS. Namun, pihak Okta membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa sistem internal mereka tetap aman.
Sebagai bentuk protes, kelompok Department of Peace menyatakan bahwa tindakan mereka merupakan balasan atas data milik publik yang dimiliki oleh pemerintah. Pendiri Distributed Denial of Secrets, Emma Best, bersama peretas yang dikenal sebagai “maia arson crimew”, bahkan telah menyediakan alat pencarian agar publik dan jurnalis dapat mengakses data internal DHS tersebut.
Rentetan Serangan Siber di AS
Insiden ini tercatat sebagai kebocoran data besar ketiga yang menimpa institusi keamanan Amerika Serikat dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, pada September lalu, kelompok peretas ShinyHunters mengklaim telah membobol data sensitif milik Biro Investigasi Federal (FBI), termasuk rekam medis ribuan pegawainya. Pekan lalu, Departemen Pertahanan AS (Pentagon) juga menghadapi gugatan class action akibat kebocoran data jutaan personel militer aktif dan veteran.
Investigasi Reuters telah mengonfirmasi keabsahan data yang bocor tersebut dengan mencocokkan identitas enam pegawai DHS melalui data biro kredit serta intelijen dark web dari District 4 Labs. Selain data pribadi, kebocoran ini juga mengungkap bagan struktur organisasi internal serta detail program dan operasi rahasia DHS yang sebelumnya tidak pernah dipublikasikan.
