Pemerintah Vietnam secara resmi menurunkan rata-rata tarif listrik eceran sebesar 2 persen serta menghapuskan pajak konsumsi khusus untuk komoditas bensin mulai Minggu (1/11/2026). Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat dan pelaku usaha.
Penurunan Tarif Listrik dan Penghapusan Pajak Bensin
Menurut keterangan resmi pemerintah yang dilaporkan Channel News Asia, rata-rata tarif listrik eceran kini turun menjadi 2.159,9 dong atau sekitar Rp 1.540 per kilowatt-jam (kWh) di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdasarkan kurs Rp 18.127 per dolar AS.
Pada saat yang sama, tarif pajak konsumsi khusus untuk bensin yang sebelumnya berkisar antara 7 persen sampai 10 persen dipangkas hingga menjadi nol persen. Pembebasan pajak bensin ini berlaku efektif mulai 1 November hingga akhir Maret tahun depan.
Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa intervensi harga ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta mendorong aktivitas dunia usaha. Kebijakan insentif tersebut diluncurkan di tengah target pertumbuhan ekonomi Vietnam yang dipatok di atas 10 persen pada tahun ini, di mana pertumbuhan pada kuartal keempat diwajibkan menembus angka di atas 12,5 persen agar target tahunan tercapai.
Kebijakan Berbeda Diterapkan Jepang
Berbeda langkah dengan Vietnam, Jepang berencana mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai Desember 2026 menyusul meningkatnya kekhawatiran keuangan atas kebijakan berbiaya besar yang sebelumnya dibuat untuk meredam lonjakan harga.
Mengutip Mainichi pada Sabtu (31/10/2026), Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menjelaskan kepada para wartawan di Tokyo bahwa pemerintah akan tetap menyalurkan subsidi untuk tagihan listrik dan gas pada musim dingin ini seperti tahun sebelumnya. Bantuan tersebut diperkirakan mampu menghemat pengeluaran rumah tangga rata-rata 7.000 yen atau sekitar Rp 797.830 selama tiga bulan terhitung mulai Desember.
Langkah ini diambil setelah partai penguasa dan oposisi mengusulkan peninjauan kembali program subsidi bensin secara bertahap serta mempertimbangkan strategi keluar akibat beban finansial yang ditanggung Jepang sebagai negara dengan kondisi fiskal terburuk di antara negara maju utama.
Sejak Maret lalu, subsidi bensin telah diberikan guna membatasi harga eceran pada kisaran 170 yen per liter. Takaichi menerangkan bahwa target harga tersebut pada prinsipnya akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan menjelang musim semi, sembari terus memantau pergerakan harga minyak mentah.
Ia menambahkan, subsidi bahan bakar yang awalnya dihadirkan guna menekan kenaikan harga akibat kekhawatiran pasokan minyak karena konflik di Timur Tengah merupakan langkah transisional agar dampak terhadap harga dapat dimitigasi, sehingga sistem ini perlu dibuat agar lebih berkelanjutan.
