Daftar Isi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan strategi untuk mencegah program Satu Orang Satu Rekening dengan saldo Rp50 ribu bagi masyarakat dan pelajar berakhir menjadi rekening pasif atau dormant.
Mitigasi Risiko Kejahatan Finansial
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan langkah tersebut penting agar fasilitas keuangan yang telah dibuka tidak disalahgunakan untuk tindak kejahatan finansial, seperti pinjaman online ilegal hingga judi online. Friderica menegaskan upaya mitigasi dan edukasi terus digencarkan, salah satunya lewat optimalisasi program Satu Rekening Satu Pelajar yang menggunakan produk Simpanan Pelajar.
Friderica menjelaskan bahwa edukasi dilakukan agar rekening tersebut tetap aktif dan mendampingi anak-anak, sekaligus mencegah risiko penyalahgunaan akibat kelalaian pemilik. Saat ini, OJK mencatat sebanyak 88 persen total pelajar di Indonesia telah memiliki rekening tabungan, dengan tantangan terbesar adalah menjaga keaktifannya agar memberikan manfaat nyata secara berkelanjutan.
Skema Pendampingan Keuangan Berkelanjutan
OJK juga merancang skema pendampingan keuangan secara bertahap mengikuti jenjang usia nasabah. Saat pelajar beranjak dewasa, fasilitas tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dapat ditransisikan ke produk Simpanan Pemuda.
Melalui produk lanjutan tersebut, pemuda disiapkan untuk mengelola keuangan yang lebih kompleks, mulai dari alokasi dana investasi hingga persiapan perumahan. Tabungan ini diharapkan dapat mendampingi anak-anak mulai dari masa sekolah hingga dewasa dengan bimbingan yang tepat.
Anggaran dan Target Penerima Bantuan
Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun dalam program Satu Orang Satu Rekening dengan saldo Rp50 ribu yang diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dana tersebut dialokasikan untuk membiayai setoran awal pembukaan rekening secara gratis bagi puluhan juta warga.
Airlangga menjelaskan target penerima manfaat program ini adalah sekitar 25 juta warga kategori desil 1 hingga 4 yang berusia di atas 17 tahun. Dalam pelaksanaannya, pendataan masyarakat penerima manfaat disiapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan perbankan syariah berdasarkan integrasi data kependudukan dan kesejahteraan sosial.
