Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan keprihatinannya karena lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Kondisi ini dinilai kontradiktif mengingat pendidikan kejuruan seharusnya berfungsi sebagai pemasok utama tenaga kerja bagi sektor industri nasional.
Soroti Ironi Pendidikan Vokasi
Sarmuji menjelaskan bahwa situasi tersebut merupakan sebuah ironi bagi sistem pendidikan vokasional di Tanah Air yang seharusnya mempersiapkan siswanya agar langsung siap terserap di dunia kerja. Menurutnya, diperlukan pembenahan mendasar melalui kerja sama lintas kementerian dan lintas lembaga guna mengatasi masalah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat menghadiri acara Rapimnas Kadin Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026). Dalam kesempatan yang sama, ia menceritakan pengalamannya ketika meninjau secara langsung SMK binaan Kementerian Perindustrian yang siswanya telah dipesan oleh pihak industri bahkan sebelum kelulusan.
Meski demikian, ia mempertanyakan kondisi dunia pendidikan secara umum dan menekankan pentingnya keterkaitan serta kesepadanan atau link and match antara institusi pendidikan dengan dunia industri.
Tantangan Bonus Demografi
Sarmuji menambahkan bahwa penyelarasan antara dunia pendidikan dan industri sangat krusial di tengah periode bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia dengan dominasi penduduk usia produktif hingga tahun 2035. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci untuk mendatangkan investasi serta memacu pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah berharap momentum bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menjadi beban bagi negara yang sedang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Tanpa kesiapan sumber daya manusia yang memadai, berbagai rencana dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri dinilai tidak akan berjalan selaras dengan kemampuan tenaga kerja di lapangan.
