Daftar Isi
Pemerintah Malaysia resmi melarang aparatur sipil negara (ASN) menggunakan aplikasi navigasi Waze akibat kekhawatiran terkait potensi pengawasan asing serta perlindungan data sensitif pemerintah dari pihak Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengimbau masyarakat luas untuk meninggalkan aplikasi tersebut dan mengalihkan penggunaan ke platform navigasi lokal guna memperkuat kedaulatan digital dan keamanan nasional.
Pertimbangan Keamanan Data dan Aplikasi Alternatif
Kantor Perdana Menteri Malaysia menegaskan pentingnya menjaga aset informasi negara dari potensi ancaman luar. “Informasi sensitif pemerintah dan data pribadi warga negara harus dilindungi dari eksploitasi oleh rezim Israel dengan cara yang dapat merusak keamanan nasional dan kedaulatan,” demikian pernyataan resmi Kantor Perdana Menteri Malaysia yang dikutip dari The Straits Times, Sabtu (24/10/2026).
Anwar Ibrahim memberikan perhatian mendalam pada operasional Waze Mobile, entitas yang awalnya didirikan di Israel dan beroperasi di bawah payung hukum negara tersebut. Meski platform tersebut telah dibeli oleh raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google, pada 2013, basis operasinya masih berada di Tel Aviv sesuai dengan ketentuan kebijakan privasinya. Sebagai alternatif, pemerintah mendorong penggunaan aplikasi buatan dalam negeri seperti TuJu yang dinilai lebih menjamin kerahasiaan data serta privasi penggunanya. Malaysia sendiri secara konsisten mendukung perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Ancaman Pengawasan Digital dan Penyalahgunaan Iklan
Kebijakan melarang penggunaan Waze ini mengemuka setelah hasil riset peneliti Citizen Lab di University of Toronto bersama perusahaan keamanan siber Confiant membongkar dugaan manipulasi iklan daring oleh perusahaan periklanan asal Israel, Discover-Tech. Praktik ini disinyalir dimanfaatkan untuk melacak aktivitas pengguna internet sekaligus memfasilitasi penyebaran perangkat pengintai atau spyware.
Jaringan iklan perusahaan tersebut terdeteksi tayang di lebih dari 120.000 situs web serta 75.000 aplikasi seluler, yang berisiko membocorkan data ratusan juta pengguna. Peneliti mengaitkan operasi iklan tersebut dengan pengembang spyware Candiru asal Israel, yang diduga menyasar 45 perangkat milik jaringan media Al Jazeera di Qatar sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2025.
Laporan dari Reuters turut membeberkan bahwa paparan iklan berisiko tersebut sempat menjangkau jaringan komputer sensitif milik NATO, Pentagon, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, hingga kini belum ditemukan bukti konkret bahwa sistem pada lembaga-lembaga internasional itu telah berhasil dibobol.
Pakar keamanan dari Chasseur Group, Munira Mustaffa, menilai temuan terkait pengawasan siber yang terhubung dengan Israel kian memicu kecemasan spionase tingkat tinggi, terutama karena metode yang digunakan sangat halus hingga sulit terdeteksi saat menyerang target seperti Al Jazeera. “Situasi Israel menimbulkan kekhawatiran serius,” kata Munira.
Tren Pembatasan Teknologi Asing di Berbagai Negara
Tindakan pengetatan terhadap teknologi asing tidak hanya terjadi di Malaysia. Sejumlah negara di Eropa belakangan berupaya memangkas ketergantungan mereka pada platform Microsoft. Langkah tersebut diambil menyusul laporan bahwa Unit 8200, satuan perang siber dan intelijen militer Israel, memanfaatkan peladen komputasi awan Microsoft di Belanda dan Irlandia untuk menyimpan data pemantauan warga Palestina.
Kebijakan membatasi layanan digital luar negeri di instansi pemerintahan juga terus meluas. Pada Januari 2026, pemerintah Prancis mengumumkan rencana penghentian penggunaan platform konferensi video asal Amerika Serikat, seperti Zoom dan Microsoft Teams, secara bertahap di lembaga pemerintahan hingga 2027. Langkah serupa diambil oleh Jerman dan India yang memilih mengembangkan aplikasi perpesanan internal bagi pegawai pemerintah demi menjaga kerahasiaan data negara.
Kerentanan data pada aplikasi konsumer sebelumnya juga pernah terjadi pada platform pelacak kebugaran Strava. Fitur peta panas GPS yang terbuka untuk umum pada aplikasi tersebut sempat secara tidak sengaja memetakan posisi pangkalan militer serta pola pergerakan personel di berbagai wilayah, termasuk di area sekitar Ukraina pada 2018.
Pada 2023, insiden tewasnya mantan komandan kapal selam Rusia, Stanislav Rzhitsky, akibat ditembak di Krasnodar juga memicu spekulasi media lokal bahwa pelaku memanfaatkan data jalur lari yang rutin diunggah korban ke Strava. Kendati demikian, keterlibatan langsung data aplikasi tersebut dalam aksi pembunuhan itu belum dapat dipastikan secara hukum.
