Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai transformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi capaian penting selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, transformasi hubungan keuangan pusat dan daerah tersebut tidak mengubah prinsip penting desentralisasi dan otonomi daerah.
Penataan Agenda Desentralisasi Fiskal
Sultan menyatakan bahwa pemerintah berupaya menata agenda desentralisasi fiskal agar menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan merata. Pendekatan desentralisasi anggaran selama dua tahun ini dinilai lebih cepat dan efektif dalam mewujudkan disiplin fiskal kepada daerah, di tengah tantangan ketidakpastian geopolitik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Sultan saat menjadi pembicara dalam acara ICMI Leadership Camp di Jakarta, pada Sabtu (31/10). Ia menekankan perlunya refleksi agar otonomi daerah benar-benar menghasilkan agenda pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata serta berkelanjutan secara cepat dan efektif.
Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah
Di samping itu, Sultan meminta agar pemerintah pusat dan daerah tetap mengharmonisasikan kebijakan serta memerhatikan keseimbangan kewenangan masing-masing sesuai amanah konstitusi. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab mengedepankan asas kepentingan nasional tanpa mengurangi hak masyarakat daerah dalam memperoleh pelayanan publik dan kebutuhan dasar.
Sultan menambahkan bahwa penyesuaian pembiayaan serta realisasi program antara pusat dan daerah harus disusun secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap program pembangunan sosial ekonomi harus tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat jumlahnya.
Transformasi desentralisasi fiskal ini disebut menghasilkan capaian fenomenal dalam berbagai program seperti swasembada pangan, perumahan rakyat, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, serta sembako murah di koperasi desa yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sultan menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatur distribusi sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional di daerah agar kebijakan pusat dapat terealisasi secara optimal.
