Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong penguatan riset, pemetaan hingga penempatan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan dalam menjaga situs-situs maritim di bawah laut Indonesia. Perlindungan terhadap warisan maritim bawah laut dinilai penting untuk kelestarian ekosistem yang akan berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim, serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dukungan Penuh APCONF6 di Bali
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kekayaan laut Indonesia tidak sebatas pada sumber daya alam saja, melainkan juga mencakup warisan bawah laut yang menjadi rumah bagi berbagai biota. Dalam beberapa daerah, warisan bawah laut bahkan dikelola dengan baik sehingga menjadi destinasi wisata, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Trenggono pada Sabtu (31/10) untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6). Konferensi ini berlangsung di Denpasar, Bali, pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2026.
Kegiatan ini mengangkat tema Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific dan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dukungan mitra dari dalam serta luar negeri. Peserta kegiatan tersebut mencakup peneliti, akademisi, pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, hingga investor.
Menurut Menteri Trenggono, forum tersebut harus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, serta dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru.
Peran Situs Bawah Air dan Ekonomi Biru
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano dalam acara yang sama mengungkapkan bahwa Situs USAT Liberty, yaitu bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat di dasar laut Tulamben, Bali, menjadi contoh nyata warisan bawah air yang dapat mendukung habitat biota sekaligus wisata bahari.
Ia menilai hal tersebut membuktikan bahwa kapal karam merupakan jejak peradaban yang mempunyai keterkaitan erat dengan kehidupan laut serta penghidupan masyarakat. Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, Irwan menyebut bahwa penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting.
Kearifan lokal seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig dipandang sebagai landasan pengelolaan laut yang bertanggung jawab dan harus terus dirawat. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri menjaga ekosistem laut dengan mengedepankan kebijakan-kebijakan ekonomi biru yang memadukan pendekatan berbasis lingkungan dan ekonomi.
Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menambahkan bahwa warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, serta hubungan abadi antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi. Melalui kolaborasi, pihaknya berharap dapat melindungi warisan yang unik dan terbatas ini sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan dan mengamankan masa depan lautan.
Forum internasional ini sekaligus menandai tonggak sejarah peringatan 15 tahun APCONF yang disebut sebagai Crystal Anniversary, di mana konferensi tersebut bermula di Manila, Filipina, pada tahun 2011. Penyelenggaraan kali ini turut menghadirkan para ketua terdahulu serta para pendiri yang berasal dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia.
