Daftar Isi
Pelaku peretasan terhadap Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) membocorkan informasi pribadi milik lebih dari 41.000 pegawai. Data yang terekspos mencakup pekerja Bea dan Cukai (CBP), petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE), hingga staf yang bekerja di bidang keamanan siber pemerintah.
Kronologi dan Penyebaran Data
Informasi yang terkumpul dari serangan tersebut dipublikasikan secara daring dalam repositori yang dapat dicari bernama Icepick di situs Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets). Berdasarkan situs pembocor berita tersebut, kelompok hacktivist bernama Department of Peace meretas layanan masuk tunggal Okta yang digunakan oleh DHS, lalu mencuri nama, informasi kontak, serta penugasan para pegawai. Kelompok tersebut kemudian mendistribusikan salinan basis data itu melalui DDoSecrets serta kepada seorang peneliti keamanan siber asal Swiss bernama maia arson crimew, yang kemudian membangun alat pencarian data secara daring.
Menurut laporan CNET, peretas crimew mendeskripsikan kebocoran tersebut sebagai paparan struktur internal DHS yang sangat masif dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan merinci peran, rantai komando, dan identitas agen di berbagai lembaga seperti ICE, kumpulan data tersebut dinilai mengubah situasi secara total dan membuat departemen terkait rentan terhadap investigasi eksternal selama bertahun-tahun ke depan.
Serangan ini tampaknya menjadi bentuk pembalasan terbaru terhadap pengawasan yang dipimpin oleh pemerintah, termasuk taktik penegakan hukum ICE yang berbasis teknologi serta kemitraan swasta dengan perusahaan seperti Flock Security. Department of Peace secara khusus mengutip pernyataan Menteri DHS Markwayne Mullin pada bulan Juli mengenai peningkatan penindakan imigrasi, dan menyatakan bahwa insiden ini adalah akibat dari tindakan tersebut.
Sebagai tanggapan, juru bicara DHS menyatakan kepada CNET bahwa pihak agensi mengetahui potensi kebocoran tersebut dan sedang bekerja secara aktif untuk menangani situasi dengan cepat serta efektif. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa lembaga tersebut menganggap serius setiap ancaman keamanan terhadap pegawai dan perwira mereka serta akan memastikan perlindungan yang layak.
Dampak dan Temuan dalam Basis Data
Sejak kebocoran terjadi, pihak DHS berupaya menurunkan situs-situs yang menyebarkan informasi tersebut, termasuk domain arsip pencarian Icepick. Platform media sosial Bluesky juga memilih untuk memblokir tautan yang mengarah ke DDoSecrets dengan alasan pedoman komunitas melarang pembagian informasi pribadi tanpa izin.
Sebagian besar perhatian publik tertuju pada ukuran kebocoran tersebut. Meskipun 41.000 pegawai yang terdampak hanya sebagian kecil dari hampir seperempat juta orang di DHS, data yang bocor melampaui informasi kontak dasar dan mencakup alamat kantor, nomor telepon, serta perincian sistem kerja internal.
Karena peretas memperoleh akses melalui Okta, mereka juga melihat daftar induk aplikasi yang terhubung ke dasbor tersebut. Hal ini mengungkap inventaris aplikasi pengawasan yang digunakan oleh ICE, termasuk perangkat lunak penyadapan khusus seperti Penlink serta aplikasi kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Gemini.
Pendiri bersama DDoSecrets, Emma Best, berpendapat bahwa rilis data tersebut bersifat strategis dan bukan sekadar tumpukan data sembarangan. Menurutnya, Icepick mengidentifikasi banyak arsitek dan penggerak di balik kebijakan serta operasional DHS.
Kritik Internal dan Protes Publik
Respons publik terhadap insiden ini mencerminkan krisis legitimasi institusional, di mana sebagian masyarakat memandang paparan tersebut sebagai transparansi paksa. Di sisi lain, eskalasi krisis operasional juga dialami oleh perusahaan teknologi yang menandatangani kontrak dengan lembaga DHS.
Situasi serupa terjadi pada perusahaan robotika Boston Dynamics setelah muncul laporan bahwa ICE berencana menghabiskan dana hingga USD2 juta untuk robot Spot buatan perusahaan tersebut. Ratusan pegawai menandatangani petisi yang menyatakan ketidakbanggaan mereka bekerja untuk perusahaan ketika produk tersebut digunakan oleh lembaga pemerintah yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil.
Serangan terhadap DHS ini bukanlah insiden siber yang berdiri sendiri. Sebelumnya pada tahun ini, Electronic Frontier Foundation (EFF) merinci maraknya proyek peretas tandingan yang melacak pergerakan petugas dan melawan kamera pengawas pelat nomor Flock.
Teknisi senior EFF, sebagaimana dilaporkan CNET, mengingatkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya tak berdaya dalam menghadapi penegak hukum domestik yang memiliki kapasitas pengawasan besar.
