Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan ekspor Indonesia sekitar US$5,6 miliar atau berkisar Rp102,11 triliun menggunakan asumsi kurs Rp18.245 per dolar AS terancam kembali dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation oleh Uni Eropa. Situasi tersebut dapat terjadi apabila fasilitas Generalised Scheme of Preferences Uni Eropa habis masa berlakunya sebelum Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa resmi berlaku efektif.
Ancaman Tarif Normal dan Komoditas Terdampak
Fasilitas GSP Uni Eropa untuk Indonesia dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Januari 2027, menyusul masa berlaku sebelumnya yang rampung pada akhir Desember 2026. Apabila perjanjian IEU-CEPA belum berlaku efektif saat fasilitas tersebut usai, sejumlah komoditas andalan ekspor tanah air berpotensi kehilangan keringanan tarif bea masuk yang selama ini dinikmati.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Dradjad menyebutkan bahwa sekitar 44 persen ekspor Indonesia ke kawasan Uni Eropa saat ini memanfaatkan fasilitas preferensi tarif GSP. Besaran nilai ekspor yang ditopang oleh fasilitas potongan bea masuk tersebut menyentuh angka sekitar US$5,6 miliar.
“Kalau IEU-SEPA itu belum selesai, sementara GSP sudah berakhir, itu akan ada sekitar US$5,6 miliar nilai ekspor yang ditopang preferensi GSP yang akan terkena,” ujar Dradjad di Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada hari Rabu (18/11).
Deretan produk yang terancam terkena dampak kebijakan ini mencakup minyak sawit, kopi, karet, produk kayu, kakao, tekstil, pakaian jadi, hingga alas kaki. Kembalinya penerapan tarif MFN diprediksi mendongkrak biaya masuk produk Indonesia ke pasar Eropa dan menekan daya saing eksportir yang harus menanggung beban biaya tambahan, memangkas margin keuntungan, atau menaikkan harga jual kepada pembeli.
Importir di Eropa juga dikhawatirkan bakal mengevaluasi ulang harga serta volume pembelian, atau beralih mencari pemasok dari negara lain yang masih mengantongi fasilitas preferensi tarif. Kondisi ini dinilai berisiko merebut pangsa pasar produk nasional di Benua Biru.
Percepatan Ratifikasi IEU-CEPA
Pemerintah berupaya menggenjot percepatan ratifikasi IEU-CEPA agar kesepakatan dagang tersebut dapat diimplementasikan sebelum masa fasilitas GSP kedaluwarsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan membubuhkan tanda tangan pada naskah perjanjian itu di Brussels, Belgia, pada tanggal 21 November 2026.
Pemerintah mematok target agar IEU-CEPA berlaku penuh pada kuartal pertama tahun 2027 setelah masing-masing pihak merampungkan proses hukum domestik di negara masing-masing. Melalui perjanjian tersebut, sebanyak 90,4 persen pos tarif ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan langsung turun menjadi nol persen begitu perjanjian berlaku efektif.
Selain itu, sebanyak 8,37 persen pos tarif bakal diturunkan secara bertahap dalam jangka waktu tiga hingga 15 tahun atau lewat mekanisme kuota tarif, sementara sisa 1,2 persen tetap dikenakan tarif MFN karena dikategorikan sebagai produk sensitif.
Dradjad turut menegaskan bahwa regulasi antikorupsi dan anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation merupakan persoalan terpisah dari kerangka IEU-CEPA. Dengan demikian, proses penandatanganan maupun pengesahan perjanjian dagang tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban bagi eksportir Indonesia untuk tetap mematuhi aturan EUDR.
“Prioritas kita adalah untuk ratifikasi EU-SEPA baik dari pihak Eropa maupun dari pihak kita,” kata Dradjad.








