Pengelolaan nama domain Indonesia dengan ekstensi .id kini telah sepenuhnya berada dalam kendali domestik. Kendati demikian, kedaulatan digital nasional masih menghadapi tantangan serius lantaran infrastruktur pendukung seperti layanan hosting, cloud, hingga resolver masih sangat bergantung pada pihak luar negeri.
Tingkat Ketergantungan Layanan Asing
Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Isnawan Aslan, menyebutkan bahwa ketergantungan pada infrastruktur asing di lapisan penunjang tersebut masih berada di angka lebih dari 90 persen. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum diskusi bertajuk ‘Kedaulatan Digital Indonesia, Realistis atau Utopis?’ di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta, pada Jumat (30/10).
Menurut Isnawan, lapisan registri domain di bagian bawah sudah berdaulat karena seluruh prosesnya dapat dikendalikan secara mandiri dari dalam negeri. Namun, kondisi berbeda terlihat pada lapisan atas seperti layanan komputasi awan dan penyimpanan data yang masih dikuasai penyedia asing, seperti dilaporkan Inet – Detikcom.
Ia mencontohkan penggunaan resolver eksternal—sistem yang menerjemahkan permintaan domain menjadi alamat IP—yang dapat berdampak langsung pada kecepatan akses situs web manakala layanan luar negeri tersebut mengalami gangguan. Meskipun layanan domestik tidak mati total, akses akan menjadi lambat lantaran sebagian besar permintaan masih diarahkan ke luar negeri.
Penguatan Infrastruktur Domestik
Sebagai langkah antisipasi, PANDI telah menempatkan infrastruktur inti registri .id di tiga lokasi dalam negeri, yakni Cibitung, Batam, dan Bogor. Jaringan tersebut menerapkan konfigurasi Master-Master agar layanan bisa langsung dialihkan ke lokasi lain apabila salah satu titik mengalami kendala teknis.
PANDI juga sempat menguji ketahanan sistem dengan mematikan 10 node selama dua hari demi memastikan proses pengalihan otomatis ke node domestik berjalan lancar. Berdasarkan data PANDI, sistem pengelolaan domain ini mampu menangani sekitar 77 miliar query setiap bulannya atau rata-rata mencapai 2,2 miliar query per hari.
Guna mewujudkan kedaulatan digital secara menyeluruh, Isnawan memandang perlunya penguatan kapasitas infrastruktur domestik, termasuk memperluas penggunaan resolver lokal terutama di instansi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa kemandirian tidak boleh hanya berhenti di lapisan registri, melainkan harus merambah ke seluruh lapisan penopang akses internet hingga konten.
