Daftar Isi
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan pandangan yang berbeda dalam merespons hubungan Indonesia dengan Singapura di tengah polemik pasar modal dan kebakaran hutan serta lahan. Perbedaan sikap kedua tokoh tersebut mencuat setelah Morgan Stanley Capital International membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia, bersamaan dengan rencana Singapura mengirimkan peringatan kepada perusahaan yang diduga terkait karhutla.
Polemik Pasar Modal dan Tudingan Konspirasi
Lutfi menuding Singapura berupaya menekan pasar modal Indonesia melalui lembaga penyedia indeks saham global, MSCI. Ia menduga ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar mandiri dapat memicu penurunan harga saham domestik yang berpotensi dimanfaatkan investor asing untuk membeli dengan harga lebih murah.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Lutfi menyebut perusahaan investasi asal Singapura, Temasek dan GIC, memiliki pengaruh besar terhadap MSCI. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (19/10), Lutfi mengatakan, “Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?” Ia juga mengaku mendapat informasi mengenai pejabat GIC yang menekan MSCI, meski klaim tersebut belum terverifikasi secara independen.
MSCI sendiri pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi usulan perubahan klasifikasi tersebut dengan mencatat masukan pelaku pasar mengenai struktur kepemilikan dan perdagangan terkoordinasi, serta menjadwalkan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027.
Menanggapi hal itu, Dino Patti Djalal menilai anggapan konspirasi untuk menjatuhkan pasar modal Indonesia atau mengambil alih aset lewat aksi jual murah saham sebagai hal yang tidak masuk akal. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia tersebut menyatakan bahwa hubungan kedua negara telah lama teruji dalam kerja sama ekonomi dan investasi.
Melalui unggahan Instagram, Kamis (22/10), Dino menyatakan, “Itu adalah pandangan tidak masuk akal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Mengapa? Karena Singapura merupakan negara tetangga yang memiliki goodwill, trust dan track record kerjasama yang sudah lama teruji oleh Indonesia.” Ia menegaskan bahwa hukumnya tabu bagi elite politik kedua negara untuk saling mencelakai.
Respons Karhutla dan Kritikan terhadap Malaysia
Perbedaan pandangan berlanjut dalam menyikapi kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas negara. Pemerintah Singapura menyatakan akan mengeluarkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga terkait karhutla, meminta pengerahan tim pemadam, serta menyerahkan rencana aksi kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan investigasi menunjukkan sebagian kabut asap berasal dari lahan tujuh perusahaan tersebut, dengan opsi denda atau tuntutan hukum untuk memastikan kepatuhan.
Lutfi menilai surat peringatan semata tidaklah cukup dan mendesak Singapura menindak tegas perusahaan yang kantor pusatnya berada di sana. “Apakah Pemerintah Singapura hanya berani menulis surat untuk menyenangkan pemilih dan donatur andalan mereka?” kata Lutfi, Selasa (20/10). Ia menyoroti struktur bisnis sawit yang membuat Indonesia menanggung risiko lingkungan, sementara keuntungan dinikmati pihak luar negeri melalui praktik yang diduga melibatkan transfer pricing.
Selain Singapura, Lutfi juga mengkritik seruan politikus Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman agar ASEAN memberikan tekanan diplomatik dan mengucilkan Indonesia akibat kabut asap. Lutfi menilai seruan itu mengabaikan kelompok usaha Malaysia yang menguasai konsesi perkebunan dan menikmati rantai pasok CPO di luar negeri. “Jika sebuah perusahaan, baik Indonesia maupun Malaysia, bertanggung jawab atas kebakaran, tuntut perusahaan itu. Namun, jangan menghina seluruh bangsa dan jangan pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang dikucilkan,” tulis Lutfi.
Pendekatan Diplomasi dan Penanganan Krisis
Berbeda dari Lutfi yang mendesak tindakan korporasi yang keras, Dino memandang persoalan kabut asap sebagai ujian bagi diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga tanpa merusak kerja sama regional.
Dino mencontohkan penanganan tsunami Aceh dan Nias pada 2004 sebagai bukti bahwa krisis dapat dikelola dengan melibatkan bantuan internasional untuk memperkuat kepercayaan. Ia menilai penanganan perusahaan yang diduga terlibat karhutla harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan hubungan diplomatik.
“Bagaimana Indonesia bisa terus bertetangga dengan baik dalam situasi sulit dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara bisa menangani krisis asap ini dengan cara yang semakin mengukuhkan kebesaran Indonesia bukan kekerdilan,” ujar Dino. Ia menutup pandangannya dengan mengutip pepatah, “Sejuta kawan terlalu sedikit, satu lawan musuh terlalu banyak.”
