Daftar Isi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawasi kepatuhan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui mekanisme pertukaran informasi perpajakan otomatis antarnegara. Langkah ini direalisasikan usai Indonesia menandatangani kesepakatan Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of GloBE Information (GIR-MCAA) di Kotor, Montenegro.
Pengawasan Pajak Multinasional Mulai 2027
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Konferensi Otoritas Berwenang ke-13 yang berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Penandatanganan ini menempatkan Indonesia sebagai negara ke-41 yang bergabung dalam GIR MCAA berdasarkan catatan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) per 1 Oktober 2026.
Melalui keikutsertaan ini, otoritas pajak Indonesia akan memperoleh akses data perpajakan grup perusahaan multinasional demi memastikan pemenuhan aturan Pajak Minimum Global. Seperti dilaporkan detikcom dari keterangan resmi DJP pada Selasa (10/11/2026), pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) dijadwalkan beroperasi penuh mulai 2027, setelah persyaratan dan hubungan pertukaran antarnegara mitra diaktifkan.
Laporan GIR merupakan dokumen standar yang mencatat data grup perusahaan multinasional serta pelaksanaan aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE) di tiap negara tempat mereka beroperasi. Pengawasan ini menyasar korporasi dengan omzet konsolidasi tahunan sedikitnya 750 juta euro.
Kemudahan Pelaporan dan Perlindungan Data
Skema pertukaran ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha melalui sistem pelaporan terpusat (central filing). Grup perusahaan multinasional cukup menyampaikan laporan GIR di satu negara yang memenuhi syarat tanpa perlu melapor berulang kali di berbagai negara operasional.
Proses pemindahan informasi antarnegara dapat direalisasikan setelah masing-masing otoritas pajak menyampaikan notifikasi resmi kepada Sekretariat Co-ordinating Body serta saling menetapkan status pengirim dan penerima data. DJP menegaskan seluruh informasi yang dipertukarkan wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dimanfaatkan sesuai ketentuan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (MAAC), yang melandasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024.
Dorong Kerja Sama Penagihan Pajak Lintas Negara
Selain kesepakatan pertukaran data, Indonesia mendorong penguatan kerja sama internasional dalam penagihan pajak lintas negara (cross-border assistance in recovery of tax claims). Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya mobilitas modal dan aset internasional yang kerap menyulitkan penagihan ketika penanggung pajak atau aset berada di luar negeri.
Pemerintah mengajak negara mitra yang masih memiliki reservasi pada ketentuan penagihan pajak dalam MAAC untuk mempertimbangkan pencabutan pembatasan tersebut atau memperluas kerja sama melalui kesepakatan bilateral. Indonesia juga mendorong pemanfaatan Model Manual yang disusun oleh Global Forum sebagai panduan teknis prosedur penagihan pajak lintas negara.
