Sekitar 3 juta warga Singapura berusia 21 tahun ke atas yang memenuhi syarat akan menerima bantuan tunai untuk biaya hidup mulai 8 Desember 2026. Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Singapura (MOF) yang dilaporkan Liputan6.com Ekonomi, nominal bantuan tersebut berkisar antara 100 dolar Singapura atau sekitar Rp 1,4 juta hingga 250 dolar Singapura atau Rp 3,5 juta dengan kurs Rp 14.125 per dolar Singapura.
Program Bantuan Singapura
Pencairan dana ini merupakan tahap terakhir dari program Assurance Package yang disempurnakan. Anggaran program tersebut sebelumnya telah ditambah sebesar 3 miliar dolar Singapura guna membantu rumah tangga di Singapura menghadapi tingginya biaya hidup serta memberikan dukungan ekstra bagi keluarga berpenghasilan menengah dan bawah.
Pembayaran tunai ini telah diterima oleh warga Singapura yang berhak setiap bulan Desember sejak tahun 2022. Selama kurun waktu lima tahun pelaksanaan program ini, total bantuan tunai yang didapatkan melalui Assurance Package dapat mencapai hingga 2.250 dolar Singapura. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu warga yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan tunai berkisar antara 100 dolar Singapura hingga 600 dolar Singapura.
Persiapan Penyaluran BSU di Indonesia
Sementara itu, pemerintah Indonesia tengah mematangkan skema penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa proses penetapan anggaran dan regulasi program bantuan bagi pekerja tersebut kini berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yassierli menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berkoordinasi dan menunggu perkembangan final dari Kemenkeu sebelum mengumumkan detail pelaksanaan BSU kepada publik. Program BSU 2026 senilai Rp 900.000 ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
“Masih disiapkan, nanti akan kami kabarkan lebih lanjut,” ujar Yassierli di sela-sela konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kemenaker saat ini juga sedang bersiap melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (cleansing) calon penerima BSU dengan memadankan basis data peserta dari BPJS Ketenagakerjaan demi memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Mengenai tanggal pencairan, Yassierli menyatakan pihaknya masih menunggu linimasa resmi dari Kemenkeu.
Ketentuan Penerima BSU 2026
Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran BSU 2026 tidak diberikan kepada seluruh pekerja. Terdapat sejumlah kelompok yang secara resmi dikecualikan dari daftar penerima subsidi gaji tersebut.
Pemerintah menutup pintu bagi pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, serta anggota Polri aktif. Selain itu, guna menghindari penumpukan bantuan sosial, penyaluran BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pembatasan tersebut dilakukan agar alokasi anggaran tepat sasaran.
“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers, Minggu (8/11/2026).
