Daftar Isi
Kementerian Hukum (Kemenkum) masih memblokir sekitar 700 ribu badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO). Pemerintah memperketat pengawasan tersebut melalui integrasi data korporasi lintas kementerian dan lembaga guna meningkatkan kepatuhan dunia usaha.
Penurunan Jumlah Badan Usaha yang Diblokir
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, jumlah badan hukum dan badan usaha yang terkena pemblokiran telah menurun dari sekitar 1,8 juta menjadi 700 ribu setelah pemerintah menerapkan kebijakan penertiban pelaporan pemilik manfaat.
“Dari 3,8 juta tadi yang dipaparkan oleh Dirjen AHU, awalnya kami sudah memblokir kurang lebih sekitar 1,8 juta badan hukum, termasuk di dalamnya adalah badan usaha yang tidak melaporkan BO-nya. Alhamdulillah sekarang dengan kebijakan yang kami lakukan, makin menurun dan sekarang masih ada tersisa 700 ribu badan usaha yang kami blokir,” ujar Supratman dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Penyatuan Data Korporasi Lintas Lembaga
Supratman menerangkan, integrasi data korporasi diperlukan karena pemerintah masih mendapati perbedaan informasi kepemilikan manfaat serta susunan pengurus perusahaan di berbagai kementerian dan lembaga. Situasi tersebut berpotensi menghambat pengawasan serta pengambilan keputusan strategis.
Sebagai contoh, satu perusahaan dapat mencatat pemilik manfaat yang berbeda antara data Kemenkum dan kementerian lainnya. Perbedaan serupa juga terjadi pada informasi susunan pengurus perusahaan.
Oleh karena itu, Kemenkum mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk mengakses data administrasi badan hukum secara real time tanpa harus melalui proses surat-menyurat.
“Setiap saat seluruh kementerian lembaga itu bisa langsung mengakses semua data yang terkait dengan badan usaha di website Kementerian Hukum,” kata Supratman.
Penguatan Pengawasan dan Digitalisasi
Dia menegaskan, penyatuan data tersebut tidak bertujuan mengambil alih kewenangan teknis kementerian dan lembaga lain, melainkan memperkuat koordinasi, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap korporasi.
Supratman mengungkapkan, pertukaran data dari sistem Kemenkum telah mencapai lebih dari 50 juta data sepanjang tahun 2023 hingga 2026. Kemenkum juga memberikan akses data kepada Direktorat Jenderal Pajak serta aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, KPK, dan kepolisian.
Integrasi tersebut turut memungkinkan pemerintah mengotomatisasi pemblokiran perubahan data perseroan apabila ditemukan dugaan tindak pidana korporasi.
“Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam dunia birokrasi kita,” tegas Supratman.
Selain itu, Supratman menambahkan bahwa Kemenkum mendorong Ombudsman agar memanfaatkan dashboard terintegrasi guna mengawasi kinerja pelayanan kementerian secara langsung tanpa bergantung pada permintaan informasi melalui surat.
