Pemerintah memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai Senin (9/11). Penerapan ini dipastikan tidak menyasar seluruh transaksi termasuk transfer dana dan remitansi melalui bank untuk dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
Penjelasan Direktorat Jenderal Pajak
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti menyatakan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru maupun upaya pengenaan pajak untuk seluruh transaksi luar negeri. Aktivitas transfer dana pribadi dan pengiriman uang oleh masyarakat juga tidak otomatis menjadi objek PPN, seperti dilaporkan detikcom.
Inge menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri supaya lebih adil, tertib, serta berbasis teknologi. Sistem ini dirancang guna memberikan kepastian, menjaga kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan asing, serta memastikan pemanfaatan data sesuai aturan.
Selain itu, DJP menjamin sistem tersebut dirancang untuk mencegah pengenaan PPN secara berganda. Apabila PPN untuk suatu transaksi digital luar negeri telah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk, maka transaksi itu tidak akan dipungut kembali lewat SPP-TDLN.
Menurut Inge, pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan berlaku. Dari sisi konsumen, sistem tersebut juga diharapkan mampu memberikan kemudahan administrasi sehingga masyarakat tidak perlu repot menyetor dan melaporkan sendiri PPN atas layanan digital luar negeri.
Tahapan Pengujian dan Penunjukan Lembaga Pemungut
Sebelum diberlakukan secara penuh, SPP-TDLN telah melewati tahap pengujian dalam lingkungan sandboxing serta periode stabilisasi. Tahapan tersebut dijalankan untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, mekanisme pertukaran data, dan integrasi bersama pihak-pihak terkait.
Pada fase awal tanggal 25 September 2026, DJP sudah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Keenam lembaga tersebut meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
DJP akan mengumumkan penunjukan issuer baru melalui saluran resmi apabila seluruh tahapan persiapan dan periode stabilisasi bagi calon issuer lainnya telah selesai.
