Pemerintah Belanda mengumumkan rencana pemangkasan pegawai negeri sipil sebesar 16 persen dalam sepuluh tahun ke depan. Kebijakan ini melibatkan pengurangan sebanyak 25.000 posisi yang tugasnya akan dialihkan kepada teknologi kecerdasan buatan.
Target Penghematan dan Pengecualian Instansi
Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, target penghematan anggaran dari kebijakan ini dipatok mencapai 900 juta euro pada tahun 2027. Angka tersebut kemudian akan melonjak hingga mencapai 3,5 miliar euro atau setara dengan Rp 71 triliun pada tahun 2035.
Namun, tidak seluruh instansi pemerintahan di negara tersebut akan mengalami pemangkasan. Sektor kepolisian serta pertahanan dipastikan mendapat pengecualian dari rencana efisiensi besar-besaran ini.
Untuk sektor lainnya, kecerdasan buatan akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai tugas rutin. Teknologi ini bertugas memproses berbagai dokumen serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat tanpa perlu menambah jumlah petugas.
Perincian terkait penerapan teknologi kecerdasan buatan tersebut rencananya baru akan disusun secara resmi pada kuartal pertama tahun 2027 mendatang.
Pernyataan Pemerintah dan Lonjakan Jumlah Pegawai
Wakil Menteri Dalam Negeri Eric van der Burg menyatakan dalam suratnya kepada parlemen bahwa mereka menginginkan sistem pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan lebih kecil.
Sebelumnya, pemerintah setempat sebenarnya sudah mulai mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan ke dalam berbagai layanan publik. Kendati demikian, langkah terbaru ini menandai kebijakan berskala besar pertama yang secara langsung memangkas jumlah pegawai tetap akibat kemajuan teknologi.
Rencana penggantian pegawai dengan sistem otomatis ini mengemuka setelah catatan harian Telegraaf menunjukkan lonjakan jumlah pegawai negeri dari 140.000 orang pada tahun 2021 menjadi 170.000 orang pada tahun 2026. Penambahan jumlah tenaga kerja tersebut dinilai tidak meningkatkan kinerja pemerintah, melainkan justru membuat birokrasi semakin membebani publik lewat berbagai aturan serta subsidi.
Sebagai catatan, pegawai yang bertugas mengelola berbagai kebijakan bahkan tercatat berlipat ganda dari 10.000 orang menjadi 20.000 orang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
