Pembaruan untuk game Call of Duty: Modern Warfare 4 menuai kecaman keras dari warga Korea Selatan lantaran menampilkan cuplikan tragedi Itaewon yang terjadi pada 29 Oktober 2022. Potongan video berdurasi beberapa detik tersebut ditempatkan pada bagian awal permainan untuk menggambarkan skenario jatuhnya korban jiwa sipil dalam invasi fiktif Korea Utara.
Penggunaan Cuplikan Nyata dalam Game
Adegan singkat itu memperlihatkan situasi yang kacau, termasuk momen seseorang yang melakukan CPR kepada korban terkapar di jalanan. Cuplikan lainnya menampilkan barisan jenazah di jalan serta seorang korban yang dievakuasi menggunakan tandu. Rekaman tersebut bersumber dari liputan berita asli mengenai tragedi Itaewon yang merenggut 158 nyawa akibat desak-desakan dalam perayaan Halloween di sebuah gang sempit distrik Itaewon.
Perkumpulan keluarga korban yang tewas dalam bencana tersebut menyatakan bahwa insiden itu merenggut ratusan jiwa, sementara warga yang terlibat dalam penyelamatan maupun para saksi masih menanggung trauma hingga kini. Mereka mengaku sangat terkejut karena adegan keputusasaan di mana warga saling berupaya menyelamatkan sesama digunakan begitu saja sebagai latar belakang sebuah permainan.
Respons dan Permintaan Maaf Penerbit
Pihak Activision selaku penerbit waralaba Call of Duty menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan menghilangkan cuplikan tersebut pada pembaruan game berikutnya tanggal 12 November. 10.29 Itaewon Disaster Bereaved Families Association menyambut baik langkah tersebut, meski mereka menyatakan belum mendapatkan permintaan maaf secara langsung dari perusahaan.
Activision menjelaskan bahwa mereka memanfaatkan rekaman berita sungguhan dari tragedi Itaewon untuk merangkai narasi fiktif di dalam game, serta menegaskan ketiadaan niat untuk meremehkan peristiwa tersebut ataupun tragedi lainnya.
Sebelumnya, Call of Duty: Modern Warfare 4 yang diluncurkan pekan lalu juga sempat dikritik karena mengambil tema fiktif invasi Korea Utara ke Korea Selatan. Walaupun Perang Korea telah usai pada tahun 1953, kedua negara tidak pernah meneken perjanjian damai sehingga potensi konflik tetap menjadi isu sensitif di kawasan tersebut.
