Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) saat ini tengah menggarap pembangunan sebanyak 7.952 unit hunian tetap (Huntap) bagi warga korban bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seluruh proses pengerjaan berjalan untuk memulihkan tempat tinggal masyarakat terdampak.
Progres dan Tantangan Pembangunan Huntap
Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian menjelaskan bahwa progres pembangunan tersebut dibahas dalam rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Menurut Teddy, pengerjaan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat berjalan lancar, sementara wilayah Aceh menghadapi tantangan cuaca berupa curah hujan tinggi serta luapan air sungai.
Teddy menambahkan bahwa seluruh lokasi pembangunan dipastikan aman karena telah melalui kajian Badan Geologi. Kendala utama yang kerap ditemui berada pada akses jalan menuju lokasi akibat longsor atau jembatan rusak. Satuan Kerja (Satker) di balai terkait langsung menangani kerusakan ringan, sementara kerusakan berskala besar dikoordinasikan dengan posko satgas yang melibatkan penanggung jawab kabupaten/kota serta pemerintah daerah. Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membantu pemulihan akses jalan.
Target Penyelesaian dan Standar Kualitas
Kementerian PKP mempercepat pembangunan Huntap beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di tiga wilayah provinsi tersebut. Hingga akhir September 2026, sebanyak 45 dari total 50 paket pekerjaan pembangunan Huntap dan PSU telah mendapatkan pemenang tender guna mendukung ribuan unit hunian tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian pekerjaan selesai secara cepat, tepat mutu, tepat biaya, transparan, dan rampung pada 31 Desember 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan agar pembangunan tempat tinggal bagi warga terdampak bencana dikerjakan dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan standar kualitas bangunan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam setiap tahapan, mulai dari pengadaan hingga penyelesaian akhir. Pemerintah memastikan percepatan ini tetap mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa serta standar teknis agar rumah yang berdiri benar-benar layak, aman, dan bisa segera ditempati oleh masyarakat.
Sumber: Liputan6.com Ekonomi
