Dana Moneter Internasional (IMF) meminta pemerintah di berbagai negara untuk menghentikan kebijakan subsidi harga umum dan pemotongan pajak yang dinilai tidak efisien. Dalam laporan terbarunya, IMF mendorong pengalihan anggaran tersebut ke dalam bentuk bantuan sosial tunai yang lebih tepat sasaran guna merespons krisis biaya hidup.
Dampak Inflasi yang Tidak Merata
Lonjakan harga bahan pangan, energi, dan transportasi terus memberikan tekanan ekonomi global. Menurut laporan World Economic Outlook yang dikutip Minggu (25/10/2026), dampak kenaikan harga barang esensial tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menjadi pihak paling rentan karena sebagian besar pendapatannya habis untuk membiayai kebutuhan pokok. Di negara-negara berkembang berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pokok menyerap hingga 80 persen dari total pengeluaran 20 persen kelompok masyarakat termiskin.
Data menunjukkan bahwa kelompok termiskin mengalami tingkat inflasi riil yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok kaya selama periode 2021–2024. Selisih inflasi kumulatif antara kedua kelompok tersebut mencapai 4,5 persentase poin di negara-negara berkembang.
Apabila menghitung inflasi spesifik yang dialami warga miskin, jumlah populasi yang terseret ke bawah garis kemiskinan ekstrem melonjak hingga 23 juta jiwa lebih tinggi dibandingkan perhitungan inflasi umum (IHK).
“Krisis biaya hidup memberikan beban yang sangat tidak seimbang bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kebijakan penekanan harga secara umum sering kali tidak efisien karena sebagian besar manfaatnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu,” tulis IMF dalam laporan tersebut.
Efisiensi Bansos Tunai Dibanding Subsidi
Studi simulasi IMF mengungkapkan bahwa bantuan sosial atau transfer tunai yang terarah merupakan instrumen paling efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus menjaga kesehatan anggaran negara. Untuk memberikan tingkat perlindungan yang sama, mekanisme subsidi harga umum membutuhkan anggaran tiga hingga 22 kali lipat lebih besar dibanding bansos terarah.
Subsidi harga umum tidak hanya menguras kas negara, tetapi juga merusak sinyal harga pasar yang diperlukan untuk mendorong efisiensi konsumsi. Jika dilakukan serentak oleh banyak negara, kebijakan itu berisiko mendongkrak harga komoditas global semakin tinggi.
“Dukungan fiskal harus bersifat sementara, menyasar ketat kelompok rentan, dan dirancang tanpa mengganggu mekanisme pasar. Intervensi harga secara luas harus dihindari karena berisiko memicu ketergantungan politik serta memperberat beban utang negara di masa depan,” tegas IMF.
Sehubungan dengan hal tersebut, IMF merekomendasikan pemerintah di berbagai dunia agar berinvestasi pada infrastruktur perlindungan sosial yang tangguh. Langkah ini mencakup penyediaan basis data terpadu dan sistem pembayaran digital agar bantuan darurat dapat disalurkan secara cepat dan akurat saat krisis melanda.
Sumber: Liputan6.com Bisnis
