Daftar Isi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat di daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sejumlah program pembiayaan telah disalurkan guna membantu masyarakat memperoleh modal dan menggerakkan kegiatan usaha.
Perluasan TPAKD di Seluruh Wilayah
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan saat ini ada 552 TPAKD yang beroperasi di seluruh provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Keberadaan tim ini berfungsi memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi.
“Dapat kami laporkan bahwa ini adalah untuk mendukung Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica dalam acara Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Friderica memaparkan, salah satu program yang berjalan berupa Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir yang menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas menyalurkan Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai instansi terkait agar pembiayaan tepat sasaran. “Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia. Hasilnya sangat nyata,” tutur Friderica.
Peningkatan Literasi dan Penyaluran Kredit
OJK mencatat peningkatan tingkat literasi keuangan masyarakat yang mencapai 69 persen pada 2026, sementara inklusi keuangan melampaui 93 persen. Perluasan akses juga menyasar kalangan pelajar lewat program Satu Rekening, Satu Pelajar melalui produk Simpanan Pelajar (SimPel) dengan setoran awal mulai Rp5.000.
Penyaluran kredit dan pembiayaan pada periode Agustus hingga Oktober 2026 mencapai Rp53 triliun kepada sekitar 2,1 juta penerima manfaat. Para penerima mencakup pengemudi ojek daring yang merintis warung, pedagang makanan dan pakaian, petani kopi, hingga pembudidaya ikan nila.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas pembentukan TPAKD yang telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia sebagai pencapaian kelembagaan yang membanggakan. “Saya mendapat laporan bahwa pada akhir tahun 2024 TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” tutur Prabowo.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” imbuh Prabowo sembari menekankan pentingnya perluasan penyaluran kredit kerakyatan secara lebih masif.
Target Penyaluran Dana Desa dan Sektor Pertanian
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran dana sebesar Rp400 triliun yang menyasar para petani, nelayan, serta masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, daerah tertinggal, hingga perkotaan. Program tersebut dirancang agar dapat menjangkau sekitar 28 juta warga.
“Saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan. Nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta warga,” pungkas Prabowo.
Sumber: Finance - Detikcom
