Daftar Isi
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengkaji kebijakan moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Langkah ini diambil agar industri pengolahan mineral di tanah air dapat berlanjut hingga menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Kajian Moratorium Smelter
Menurut laporan CNN Indonesia, Bahlil menyampaikan bahwa mayoritas industri hilirisasi Indonesia saat ini masih berfokus pada produk antara atau setengah jadi yang jumlahnya kini melimpah. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengarahkan investasi baru ke sektor industri yang mampu mengolah bahan baku secara tuntas hingga tahap akhir.
Pemerintah menilai bahwa pembangunan smelter setengah jadi perlu dievaluasi agar bahan baku di dalam negeri tidak seluruhnya diekspor tanpa diolah secara maksimal. Melalui keterangan dalam acara Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jakarta Pusat pada Senin (2/11), Bahlil meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno untuk mengkaji kemungkinan penerapan moratorium tersebut.
Capaian Hilirisasi dan Ekosistem Baterai
Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang berjalan selama ini terbukti mendongkrak nilai ekspor nikel Indonesia secara signifikan. Nilai ekspor komoditas tersebut melonjak dari kisaran US$3,3 miliar pada periode 2017 hingga 2019 menjadi US$33 miliar hingga US$34 miliar pada 2023 sampai 2024 setelah pemerintah menyetop ekspor bijih mentah.
Lebih lanjut, ia memaparkan perkembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia yang mencakup pertambangan, smelter berteknologi *high pressure acid leaching* (HPAL), fasilitas prekursor dan katoda, hingga sel baterai. Indonesia saat ini telah memiliki tiga pabrik baterai, termasuk fasilitas di Weda Bay yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, proyek kerja sama LG dan Hyundai di Karawang yang diresmikan pada 2024, serta proyek Antam dan CATL.
Pengendalian Produksi Nikel
Selain meninjau ulang pembangunan smelter, Bahlil meminta agar produksi nikel dikendalikan melalui mekanisme rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) demi mengatasi masalah kelebihan pasokan di pasar global. Berdasarkan data yang disampaikannya, kebutuhan nikel dunia berada di angka 3,5 juta ton per tahun, sementara pasokan berlebih mencapai hampir 800 ribu ton yang membuat harga di pasaran turun hingga berada di kisaran US$15.800 per ton.
Bahlil meminta para pelaku usaha untuk menahan diri dalam meningkatkan produksi dan meminta Dirjen Minerba untuk mengatur pasokan secara tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya siap pas badan menghadapi segala protes dari kalangan pengusaha demi kepentingan bangsa dan negara.
Pada bagian akhir, Bahlil mengingatkan bahwa cadangan nikel di dalam tanah bersifat tidak terbarukan, berbeda dengan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit. Oleh karena itu, ia berpesan agar pengelolaan cadangan mineral dilakukan secara bijak dengan memperhitungkan kondisi pasar dan ketersediaan sumber daya bagi generasi masa depan.
