Daftar Isi
Sejumlah aktivis menggelar aksi unjuk rasa dengan menerobos masuk ke lokasi pembangunan pusat data baru milik Microsoft di Amsterdam, Belanda, pada Jumat (6/11). Beberapa demonstran memanjat derek konstruksi serta menyalakan suar, sementara sebagian lainnya terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.
Penolakan Pembangunan Pusat Data
Nathan Timmer dari kelompok aktivis Geef Tegengas menceritakan kepada stasiun televisi lokal AT5 bahwa pendudukan lokasi proyek dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan proses konstruksi. Ia menilai keberadaan fasilitas digital tersebut tidak dibutuhkan oleh publik.
“Kami tidak ingin (pusat data) itu dibangun. Tidak ada yang membutuhkannya,” kata Timmer seperti dikutip dari ABC News oleh detikcom.
Ia menilai pembangunan infrastruktur tersebut erat kaitannya dengan pengembangan teknologi yang merugikan. “Satu-satunya kegunaan hal ini adalah untuk AI slop. Perang AI, pengawasan data, dan melakukan genosida. Kami tidak menginginkan itu,” lanjutnya.
Aksi demonstrasi di ibu kota Belanda tersebut juga diikuti oleh kelompok pengunjuk rasa pro-Palestina. Petugas kepolisian mulai mengawal para aktivis untuk keluar dari area proyek menjelang sore hari, meski beberapa demonstran memilih untuk tetap bertahan di lokasi.
Tanggapan Microsoft dan Aturan Amsterdam
Pihak Microsoft mengonfirmasi telah mengetahui aksi unjuk rasa yang berlangsung di Amsterdam. Perusahaan menyatakan tetap menghormati hak masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai.
“Kami tidak membenarkan tindakan apa pun yang melanggar hukum atau yang membahayakan keselamatan orang lain” kata seorang juru bicara Microsoft.
Pemerintah Kota Amsterdam sebelumnya telah melarang pembangunan pusat data baru hingga tahun 2030, menyusul penghentian sementara yang diberlakukan pada 2023. Meski demikian, konstruksi pusat data Microsoft tetap diperbolehkan berjalan karena perencanaannya sudah disepakati sejak 2016, sebelum larangan tersebut diterbitkan.
Gelombang Protes di Berbagai Negara Eropa
Aksi di Amsterdam ini merupakan bagian dari gerakan “Stop Dirty Data Centers” yang digelar di 15 negara Eropa, termasuk Irlandia, Denmark, Finlandia, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris. Puluhan kelompok masyarakat sipil dan organisasi akar rumput bergabung menuntut adanya moratorium pembangunan pusat data berskala besar untuk menekan dampak sosial dan lingkungan.
Di Jerman, belasan pengunjuk rasa mendatangi pusat data di kawasan pinggiran Berlin pada hari Jumat. Pada hari yang sama, sekitar 100 orang juga menggelar aksi protes terhadap keberadaan pusat data di depan gedung parlemen Polandia.
