Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN diproyeksikan memerlukan kucuran dana investasi sekitar US$400 miliar atau setara Rp7.252 triliun setiap tahunnya guna merealisasikan target transisi energi. Angka tersebut terungkap berdasarkan hasil studi ASEAN Energy Outlook kesembilan yang disampaikan oleh Head of Energy Modelling and Policy Planning ASEAN Centre for Energy (ACE), Zulfikar Yurnaidi.
Lonjakan Kebutuhan Energi dan Strategi Mitigasi
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, Zulfikar membeberkan estimasi kebutuhan energi primer di seluruh negara anggota ASEAN diprediksi mengalami lonjakan hingga empat kali lipat atau mencapai 400 persen terhitung mulai tahun ini sampai 2060 mendatang. Berbagai gejolak krisis yang terjadi belakangan ini menggarisbawahi pentingnya penguatan ketahanan serta pasokan energi yang wajib berjalan selaras dengan langkah diversifikasi dan percepatan transisi energi.
Guna meredam proyeksi lonjakan tersebut, pihak ACE telah mengkaji sejumlah skenario mitigasi yang mencakup efisiensi penggunaan energi, optimalisasi sumber energi terbarukan, serta penggalakan elektrifikasi sebagai pilar utama kawasan. Implementasi strategi terpadu ini diyakini mampu memangkas kebutuhan energi primer regional hingga separuhnya. Seluruh dari 11 negara anggota ASEAN disebut memegang komitmen kuat mendorong transisi energi yang bertumpu pada ketahanan pasokan serta diimbangi aksi dekarbonisasi.
Peran Diplomatik ASEAN Centre for Energy
Zulfikar menerangkan bahwa skenario yang dinamakan ASEAN Coordinated Transition Scenario tersebut sangat mengandalkan koordinasi erat antarnegara anggota. Di sisi lain, ia menyadari setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga ACE mengemban tugas krusial untuk merangkul dan menjembatani kepentingan tersebut.
Dalam menjalankan fungsinya, lembaga pemikir atau think tank ini tidak sebatas melakukan kajian teknis semata, melainkan turut mengambil peran layaknya seorang diplomat. Tantangan utama lembaga ini adalah meyakinkan berbagai negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan negara anggota lainnya bahwa kepentingan nasional masing-negara sejalan dengan visi regional.
