Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan pada Kamis pekan ini untuk mengurangi subsidi bensin dan bahan bakar lainnya secara bertahap mulai Desember 2026. Menurut laporan Liputan6.com Ekonomi, kebijakan ini diambil di tengah kekhawatiran keuangan yang meningkat akibat program berbiaya besar yang sebelumnya dirancang untuk meredam lonjakan harga.
Bantuan Energi Musim Dingin dan Tekanan Fiskal
Seperti dilaporkan Liputan6.com Ekonomi, Takaichi menyampaikan kepada para wartawan di Tokyo bahwa pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk tagihan listrik serta gas pada musim dingin ini, seperti yang dilakukan tahun sebelumnya. Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat pengeluaran rumah tangga rata-rata 7.000 yen atau setara dengan US$ 44 yang mencakup durasi tiga bulan terhitung mulai Desember, atau senilai sekitar Rp 797.830.
Keputusan penyesuaian subsidi ini muncul setelah partai penguasa maupun pihak oposisi mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali program subsidi bensin secara bertahap serta mempertimbangkan strategi keluar. Langkah itu dinilai mendesak mengingat beban finansial yang ditimbulkannya, mengingat Jepang merupakan negara dengan kondisi fiskal terburuk di antara negara-negara maju utama.
Penerapan Target Harga dan Lonjakan Biaya
Subsidi bensin telah disalurkan sejak bulan Maret guna membatasi harga eceran di kisaran 170 yen per liter. Takaichi menjelaskan bahwa pada prinsipnya target harga tersebut akan dinaikkan sebesar 5 yen setiap bulan menjelang musim semi, sembari terus memantau pergerakan tren harga minyak mentah dunia.
Ia menambahkan, subsidi bahan bakar yang awalnya dihadirkan untuk menekan kenaikan harga akibat kekhawatiran pasokan minyak dari konflik di Timur Tengah merupakan langkah transisional untuk memitigasi dampak terhadap harga, sehingga sistem tersebut perlu dibuat agar lebih berkelanjutan.
Takaichi mengungkapkan pula bahwa subsidi bensin saat ini telah melampaui 50 yen atau setara dengan Rp 5.753 per liter, dengan asumsi kurs yen terhadap rupiah di kisaran 115,1. Biaya harian untuk kebijakan ini dilaporkan telah melampaui 10 miliar yen atau Rp 1,15 triliun, sementara total keseluruhan biaya sejak ia menjabat pada Oktober tahun lalu telah mencapai sekitar 1,4 triliun yen.
Lonjakan harga minyak mentah global terjadi secara tajam setelah Selat Hormuz praktis tertutup akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran pada akhir Februari. Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Jepang selama ini sangat bergantung pada pasokan impor minyak dari kawasan Timur Tengah.
