Daftar Isi
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan tanggapan atas ancaman mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng, yang berniat memotong konektivitas internet Indonesia. Meutya mengingatkan bahwa mayoritas jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut yang terhubung ke Singapura justru melintasi wilayah perairan Indonesia.
Respons Menkomdigi Terhadap Ancaman Pemotongan Internet
Menurut Meutya dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (27/10), seperti dilaporkan CNN Indonesia, gangguan terhadap infrastruktur kabel laut tersebut berpotensi besar melumpuhkan konektivitas Singapura sendiri. Ia menyatakan bahwa jalur tersebut tidak terhubung secara tiba-tiba, melainkan sebagian besar melewati perairan Indonesia.
Meutya mengungkapkan, apabila kabel laut itu terpotong atau dipotong, sekitar 80 persen kapasitas konektivitas Singapura ikut terancam lumpuh. Ia juga menyoroti peran penting pasar digital Indonesia bagi investasi perusahaan teknologi global yang beroperasi di Singapura.
Jumlah penduduk Indonesia disebut mencapai 47 kali lipat dibandingkan Singapura, dengan 267 juta jiwa yang telah terhubung ke internet. Meutya menilai tanpa angka tersebut, investor perusahaan teknologi global berpotensi meninggalkan Singapura. Ia menekankan bahwa infrastruktur digital merupakan kepentingan bersama untuk menjaga konektivitas global, bukan sekadar kepentingan kedua negara.
Asal Usul Isu Ketergantungan Internet
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul unggahan Calvin Cheng melalui akun X @calvinelcheng pada Minggu (25/10) yang memuat infografis terkait ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura. Infografis bertajuk Indonesia’s Internet Dependence on Singapore itu mengklaim sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.
Singapura digambarkan dalam infografis itu sebagai salah satu gerbang utama konektivitas internet global Indonesia melalui layanan komputasi awan, pusat data, serta kabel bawah laut. Unggahan tersebut disertai dengan pertanyaan singkat mengenai opsi pemutusan koneksi.
Kendati demikian, Calvin menambahkan bahwa negaranya tidak akan melakukan tindakan pemutusan tersebut karena taat pada hukum. Unggahan itu sendiri muncul di tengah sorotan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang mengurangi pasokan gas alam ke Singapura.
Penjelasan Pemerintah Terkait Pasokan Gas Alam
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan ekspor gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang disepakati. Bahlil menyatakan kebijakan itu diambil dengan tetap memperhatikan batas minimum ketentuan yang berlaku.
Total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD yang bersumber dari wilayah Sumatera dan Laut Natuna. Dari jumlah tersebut, pemangkasan yang dilakukan hanya sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8 persen, yang dinilai masih berada di dalam batas aman kontrak minimum.
Bahlil meminta pihak luar agar tidak meragukan komitmen Indonesia dalam menghargai perjanjian internasional. Kebijakan pemangkasan ekspor gas ini dipicu oleh kebutuhan mendesak di dalam negeri untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global dan memastikan ketersediaan bahan baku industri nasional.
Selain itu, langkah tersebut juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas serta upaya pemerintah mengamankan ketahanan energi nasional di tengah potensi krisis energi global.
