Proyek turbin angin di Semenanjung Mannar, Sri Lanka, memicu gelombang protes dari warga setempat. Pembangunan infrastruktur energi hijau tersebut dituding menjadi penyebab utama merosotnya hasil tangkapan ikan serta timbulnya banjir yang merendam permukiman warga ketika musim hujan tiba.
Keluhan Nelayan dan Dampak Lingkungan
Sejumlah nelayan lokal menyatakan bahwa hasil tangkapan mereka mengalami penyusutan drastis sejak turbin-turbin angin mulai beroperasi pada tahun 2020. Seperti dilaporkan Channel News Asia dan dikutip CNBC Indonesia, seorang nelayan berusia 65 tahun bernama Venkatasamy Kalimuththu mengungkapkan bahwa jumlah ikan yang ia dapatkan kini jauh lebih sedikit dibandingkan masa sebelum turbin dipasang.
Kalimuththu berkeyakinan bahwa putaran baling-baling turbin turut membuat ikan-ikan menjauh dari area perairan dangkal, meskipun ia mengakui tidak memiliki bukti ilmiah terkait hal tersebut. Senada dengan Kalimuththu, para nelayan lainnya juga menyoroti adanya tekanan tambahan pada aktivitas penangkapan ikan akibat persaingan dengan kapal-kapal pukat asal India.
Selain masalah tangkapan ikan, warga sekitar turut menuding fondasi beton serta parit jalan akses turbin telah menghambat aliran air hujan yang seharusnya mengalir ke laut. Kondisi ini memicu banjir yang kerap menggenangi rumah-rumah warga saat musim hujan, di samping membuat sumur-sumur warga tidak lagi layak digunakan sebagai sumber air minum.
Di desa tetangga, Pesalai, penurunan pendapatan juga dirasakan para pekerja sektor perikanan. Kepala koperasi nelayan setempat, A Stanislas Peries, menyebutkan bahwa pendapatan harian yang mulanya mencapai 5.000 rupee kini merosot tajam hingga hampir tidak lebih dari 1.000 rupee.
Tanggapan Pemerintah dan Tantangan Energi Terbarukan
Menteri Energi Sri Lanka, Anura Karunathilaka, menyatakan bahwa pihak pemerintah saat ini sedang menjalankan studi kelayakan guna mengatasi persoalan banjir di wilayah tersebut. Ia juga mengaku telah menerima berbagai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
Pemerintah bahkan telah memutuskan untuk membekukan proyek-proyek baru di Mannar sebagai upaya meredakan penolakan warga. Kendati demikian, pemerintah tetap mempertahankan target ambisius agar 70 persen kebutuhan listrik nasional dapat diserap dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030.
Meski ada langkah pembekuan proyek, warga menilai upaya tersebut belum memadai. Kepala Mannar Citizens’ Committee, Pastor S Marcus, menilai pihak pemerintah kerap mengutarakan janji-janji mitigasi tanpa adanya realisasi nyata, sehingga warga memilih untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan dua pengaduan ke pengadilan.
Gelombang penolakan ini menjadi ujian berat bagi transisi energi bersih di Sri Lanka. Di tengah tekanan kenaikan biaya bahan bakar serta tarif listrik akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah, pemerintah berupaya memperluas pemanfaatan energi terbarukan, sementara masyarakat terus mendesak perlindungan terhadap kelangsungan mata pencaharian serta lingkungan tempat tinggal mereka.
