Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak ke sebuah rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur, yang dijadikan gudang pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Berdasarkan pantauan detikcom, Rabu (28/10/2026), rumah tersebut berisi tumpukan beras medium tidak bermerek dan kemasan beras SPHP dengan spanduk Toko/Rumah Beras Kayumanis, Pisangan Baru, Matraman.
Modus Pengoplosan Beras Subsidi
Amran menyatakan rasa geramnya karena beras SPHP merupakan produk hasil subsidi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Pelaku pengoplosan menjalankan modus dengan mencampur beras SPHP dengan beras tidak bermerek lalu mengemasnya kembali untuk dijual sebagai beras kualitas premium.
Beras SPHP yang seharusnya dijual seharga Rp 12.500 per kilogram oleh pemerintah, justru dibongkar dan dipasarkan kembali dengan harga mencapai Rp 17.000 per kilogram. Amran menjelaskan bahwa kemasan tersebut merupakan produk khusus bersubsidi untuk rakyat Indonesia yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Dari hasil pemeriksaan di lokasi, rumah tersebut kini telah diamankan dan seluruh beras yang akan dioplos dengan jumlah mencapai 600 ton telah disita. Amran menduga total keseluruhan beras yang terlibat dalam praktik tidak sehat ini bisa mencapai ribuan ton.
Dampak dan Ancaman Sanksi Tegas
Pemerintah menggunakan beras SPHP sebagai instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga penyalahgunaan ini dinilai mencederai kepentingan rakyat serta mengkhianati perjuangan petani dan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan di tengah krisis global. Amran menegaskan bahwa beras bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi warga pada lapisan ekonomi bawah, mulai dari desil satu hingga lima, sehingga tindakan ilegal ini sama dengan merampas hak masyarakat kecil.
Selain di Matraman, Amran juga mendatangi Toko Beras Sri Mulyo di Pasar Induk Cipinang yang kedapatan melakukan modus serupa dengan mengoplos dan mengemas ulang beras SPHP untuk dijual sebagai beras premium dengan estimasi jumlah beras mencapai ribuan ton. Berdasarkan informasi awal, sumber beras tersebut mengarah ke gudang Bulog di Kelapa Gading, meskipun hal tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Amran memperingatkan akan memberikan sanksi pemecatan serta memproses hukum pegawai Kementerian Pertanian maupun pihak Bulog apabila terbukti terlibat dalam jaringan pengoplosan tersebut. Ia menegaskan tidak akan menuduh tanpa bukti, namun akan langsung mengambil tindakan tegas jika hasil penyidikan membuktikan adanya keterlibatan oknum resmi.
