Daftar Isi
Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi salah satu kelompok penyumbang angka pengangguran terbesar di Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan mendasar pada sektor pendidikan vokasi agar lulusannya dapat terserap oleh industri.
Sorotan Menteri Perindustrian dan Data BPS
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan keprihatinannya karena pendidikan kejuruan yang seharusnya siap memasok tenaga kerja justru menyumbang angka pengangguran yang tinggi. Ia menilai kontradiksi tersebut memunculkan ironi tersendiri bagi dunia pendidikan vokasi di tanah air.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat sebesar 7,68 persen atau turun tipis dibanding Februari 2026 yang menyentuh 7,74 persen. Posisi berikutnya disusul oleh lulusan SMA sebesar 6,17 persen serta lulusan Diploma IV hingga S3 yang mencapai 6,09 persen.
Sarmuji menjelaskan, SMK di bawah kementerian teknis seperti Kementerian Perindustrian umumnya sudah siap kerja dan bahkan dipesan industri sejak sebelum lulus. Namun, ia menilai perlunya kerja sama lintas lembaga secara luas untuk mengatasi persoalan serupa di dunia pendidikan secara umum.
Pengembangan Berbagai Model SMK
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembangkan berbagai model pendidikan SMK guna menekan angka pengangguran melalui penyesuaian kompetensi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pihaknya menghadirkan program SMK 3+1, yakni tambahan satu tahun pendidikan bagi murid yang berminat bekerja di luar negeri.
Selain itu, Kemendikdasmen juga merancang model SMK empat tahun melalui kemitraan bersama dunia usaha dan industri yang disebut sebagai SMK tailor made. Mu’ti menuturkan, skema tersebut memungkinkan murid berlatih langsung di perusahaan mitra sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Di samping itu, Kemendikdasmen turut mengembangkan SMK berbasis keunggulan lokal yang berfokus pada potensi daerah seperti kopi, nilam, kelautan, batik, hingga musik. Upaya ini dilakukan untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjawab kritik terkait tingginya pengangguran dari kalangan lulusan kejuruan.
Dorongan Perluasan Magang Nasional
Sementara itu, lembaga kajian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia dalam laporan edisi Oktober 2026 mendorong pemerintah untuk memperluas program Magang Nasional bagi lulusan SMA dan SMK. Langkah ini dinilai mendesak mengingat lulusan SMA dan SMK mendominasi struktur pengangguran nasional dengan menyumbang 50,39 persen atau sekitar 3,64 juta dari total 7,22 juta penganggur pada Mei 2026.
CORE merekomendasikan agar jalur magang tersebut diintegrasikan dengan pendidikan vokasi serta menerapkan skema berbagi biaya dengan perusahaan besar agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Di samping kuota, lembaga tersebut juga menyarankan agar pemerintah membenahi indikator keberhasilan program dengan menitikberatkan pada kualitas hasil seperti retensi kerja dan perbaikan standar kurikulum.
