Daftar Isi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Memasuki usia dua tahun, program ini mencatat perluasan jangkauan yang masif serta memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi masyarakat, meski juga diwarnai sejumlah persoalan serius.
Perluasan Jangkauan dan Manfaat di Lapangan
Pada awal peluncurannya, pemerintah memulai program ini dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di 26 provinsi, dengan target menjangkau 3 juta penerima pada triwulan pertama 2025 dan 15 juta penerima pada akhir tahun. Dalam jangka panjang, program ini ditargetkan menyasar 82,9 juta orang pada 2029, dengan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun.
Seiring berjalannya waktu, jangkauan program ini dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Di Merauke, Papua Selatan, seorang siswi bernama Kristina Beno menceritakan bagaimana program tersebut mengubah kebiasaannya yang sebelumnya kerap berangkat sekolah tanpa sarapan karena keterbatasan. Menurut Kristina, adanya makanan bergizi membantunya lebih bersemangat dan tidak mengantuk saat mengikuti pelajaran di kelas.
Manfaat serupa dirasakan oleh Zuharni di Wonosobo, Jawa Tengah, yang bekerja sebagai relawan di dapur MBG setempat. Ia mengaku penghasilannya sangat menolong kondisi ekonomi keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya sekolah anak-anak, sementara lokasi kerja yang dekat rumah tetap memungkinkannya mengurus keluarganya.
Dampak Ekonomi bagi UMKM dan Peternak
Kementerian UMKM mencatat sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program tersebut hingga 10 November 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan keterlibatan UMKM berpotensi menyerap hingga 2,25 juta tenaga kerja dengan perkiraan 450 ribu UMKM penyuplai di 30 ribu dapur MBG.
Kategori peternak ayam telur atau layer juga merasakan berkah dari program ini. Menurut Ketua Peternak Layer Indonesia Ki Musbar Mesdi, para peternak diminta memasok telur dua kali seminggu ke dapur-dapur umum, yang membuat harga jual mereka menjadi lebih terjamin dibandingkan program bantuan sosial bulanan.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui hasil simulasi yang dipaparkan Ketua Tim Peneliti MBG Iwan Hermawan menyebutkan program ini berpotensi mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) antara Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun. Simulasi tersebut juga memperkirakan kenaikan konsumsi agregat hingga 0,19 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,24 persen.
Persoalan Korupsi dan Keamanan Pangan
Di balik berbagai capaian positif, pelaksanaan MBG tidak luput dari masalah besar, termasuk penyidikan dugaan korupsi tata kelola periode 2025-2026 oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana yang ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pihak lainnya terkait dugaan penyimpangan penentuan mitra yayasan dan penggelembungan harga pengadaan barang.
Selain masalah hukum, aspek keamanan pangan turut menjadi sorotan tajam setelah munculnya laporan kasus keracunan makanan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per September 2026, tercatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian keracunan pangan di 36 provinsi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mencatat 43.838 orang terdampak sejak program berjalan hingga akhir Agustus 2026.
Langkah Pembenahan Pemerintah
Menanggapi berbagai catatan tersebut, pemerintah menyiapkan empat prioritas pembenahan, yaitu mempercepat pemerataan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memperbaiki tata kelola SPPG, meningkatkan keamanan dan mutu gizi, serta menertibkan data penerima manfaat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap penyimpangan.
Pemerintah juga mengubah skema insentif dapur yang sebelumnya dibayar tetap sebesar Rp6 juta per hari menjadi berbasis jumlah porsi yang disediakan, yakni Rp2,000 per porsi. Di samping itu, BGN mulai memperketat standar operasional prosedur pendinginan makanan, menguji coba integrasi CCTV berbasis kecerdasan buatan, serta merintis penyajian makanan dengan sistem prasmanan di sejumlah dapur untuk menjaga kualitas makanan tetap hangat dan layak konsumsi.
Hingga 9 Oktober 2026, jumlah penerima manfaat tercatat telah mencapai 57,49 juta orang, sementara DPR telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran BGN sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027 dengan target sasaran 72,46 juta orang.
